Kemenag janji cairkan beasiswa 5.000 Doktor pekan depan

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan beasiswa kepada para mahasiswa program doktoral di luar negeri pada pekan depan. Keputusan ini diambil setelah adanya rapat dan kesepakatan kedua pihak pada Jumat (28/10).

"Sebagai langkah awal, Kemenag dan LPDP akan membentuk semacam taskforce percepatan dan secara bertahap akan mencairkan living allowance para awardee (penerima beasiswa) mulai pekan depan," ucap kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, M. Ali Ramdhani, Sabtu (29/10).

"Kami sudah bersepakat dengan Dirut LPDP, Pak Andin Hadiyanto, untuk uang saku atau living allowance (tunjangan hidup), bertahap dicairkan," imbuh dia.

Sebanyak 85 mahasiswa S-3 di Australia, yang menjadi peserta Program 5.000 Doktor Luar Negeri terkatung-katung lantaran uang beasiswa belum cair sejak 9 bulan lalu. Padahal, Kemenag berkewajiban mentransfer komponen-komponen beasiswa, seperti tunjangan hidup bulanan, uang semester (tuitition fee), biaya riset, biaya keikutsertaan konferensi, serta biaya tunjangan keluarga dan tunjangan pembelian buku.

Ali sesumbar, sebagian besar uang semester telah dicairkan LPDP dan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi. Dengan demikian, proses pencairan mulai difokuskan pada komponen lain, seperti tunjangan hidup.

"Untuk pencairan tunjangan keluarga, masih ada persyaratan residence permit yang harus dilampirkan awardee. Ini juga terus berproses. Demikian juga dengan tunjangan buku dan komponen lainnya," sambungnya.

Di sisi lain, Ali mengklaim, keterlambatan pencairan kepada para penerima beasiswa terjadi karena adanya penyesuaian skema pada 2022. "Ini yang sedang kita akselerasi bersama."

Program Beasiswa 5.000 Doktor Luar Negeri Kemenag bergulir sejak 2014 dan melahirkan lebih dari 600 alumni. Selama ini, teknis program ditangani Project Management Unit (PMU), yang berada di bawah kendali Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam.

Beasiswa, yang semula dibiayai APBN DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, mulai dibiayai LPDP pada 2022. Secara teknis pun sudah ditangani PMU Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag, yang cakupannya diperluas menjadi satu kementerian.

"Jadi, saat ini ada perubahan sumber anggaran, yang semula dibiayai APBN, sekarang dibiayai LPDP. Sistem pencairan anggaran juga berubah, menggunakan sistem LPDP, mulai item persyaratan pencairan maupun mekanismenya," papar Kasubdit Ketenagaan Direktorat Diktis Ditjen Pendidikan Islam, Ruchman Basori. 

Dirinya menerangkan, perubahan skema membutuhkan waktu untuk penyesuaian, baik bagi PMU BIB maupun penerima beasiswa. Kemenag pun membuat aplikasi Pencairan Beasiswa, yang diklaim sebagai solusi. 

"Aplikasi sudah selesai, dalam waktu dekat bisa segera digunakan dan ini akan memudahkan para penerima beasiswa, PMU selaku pengelola, dan juga LPDP dalam proses pencairan beasiswa," tutupnya.