Kemenag tunggu regulasi resmi dari Arab Saudi terkait umrah

Pemerintah mengaku sedang menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi. Ini menanggapi Arab Saudi yang diinformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H.

Sembari menunggu regulasi, pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu. 

"Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dalam keterangannya, Minggu (1/8)).

Menurut Khoirizi, pihaknya pada Sabtu (31/7) menggelar pertemuan daring dengan berbagai pihak untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi, termasuk dengan asosiasi PPIU.  

"Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial," jelas Khoirizi.

Khoirizi menerangkan, upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Duta Besar Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.  

"Namun, saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid," ujarnya.

Pertemuan ini juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.

"Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci," sambungnya.