Kementan ajak Kemendag dan Satgas Pangan untuk antisipasi mafia impor

Persoalan sektor pangan nasional diliputi dugaan adanya mafia yang bermain di wilayah perizinan impor, yang menguntungkan para pengusaha hingga politikus di dalam negeri. Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.

Dia mengatakan, terdapat sejumlah oknum di satu institusi negara yang memainkan celah perizinan tersebut.

Namun, dia menyanggah bahwa yang dimaksud bagian dari Kementerian Pertanian. Dia malahan menyebut instansi lain yang mengeluarkan izin importasi, yaitu Kementerian Perdagangan. 

"Terus terang saja, itu bukan bagian dari Kementerian Pertanian, tetapi itu bagian dari Kementerian Perdagangan,” katanya dalam video conference, Jumat (30/7).

Kendati demikian, dia mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan juga Satgas Pangan untuk mengantisipasi tindakan para mafia impor tersebut.

Untuk menjaga ketersediaan pangan merata di setiap daerah, pihaknya juga telah melakukan intervensi distribusi. Diharapkan dengan adanya intervensi distribusi ini tidak ada lagi distribusi komoditas yang berjalan sendiri atau autopilot.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, saat ini masih ditemukan praktik korupsi dan mafia pangan di dalam negeri. 

Munculnya mafia pangan tersebut, menurutnya lebih disebabkan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan sistem tata kelola untuk pangan yang sangat buruk. 

"Sistem akuntabilitas kita lemah sekali sehingga ada praktik korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena memang government di pangan sangat buruk," ucapnya.

Dampaknya, terlihat saat pandemi Covid-19 menginvasi seluruh dunia. Negara-negara penghasil pangan kemudian membatasi jumlah eskpornya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Sementara, negara importir seperti Indonesia akan sangat kelimpungan jika bahan pangan tersebut tidak dapat dipasok. Maka harusnya, lanjutnya, pandemi ini menjadi momen bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangannya sehingga dapat terbebas dari impor di masa mendatang.

"Kita harus mengambil momentum ini untuk memperbaiki sistem pangan kita," ujarnya.