sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kesejahteraan petani kelapa sawit rendah

Pembagian pajak yang tidak jelas berdampak pada kemiskinan petani sawit di Riau.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 06 Mei 2020 16:24 WIB
Kesejahteraan petani kelapa sawit rendah

Tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit masih terbilang rendah. Padahal, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya menegaskan, bahwa bergantung dengan satu komoditas hanya akan menyebabkan perekonomian rentan bergejolak. Memang ironi, kemiskinan petani sawit ini, kata dia, perlu dipertanyakan dan dikoreksi.

Teguh khawatir, ketimpangan tersebut disebabkan kesalahan model pembangunan ekonomi sawit. "Sebagai negara eksportir terbesar di dunia, tapi kenapa petani di daerah-daerah penghasil sawit, Riau masih hidup miskin dan rawan pangan," kata Teguh, dalam diskusi virtual, Rabu (6/5). 

Bahkan, sebelum sawit, Riau, telah melewati dua masa keemasan sumber daya alam (SDA). Yakni, masa keemaasan migas dan hak penguasaan hutan (HPH), terutama terkait kayu. Akan tetapi, sampai saat ini, tingkat kesejahteraan penduduk Riau masih terbilang rendah. "Bagaimana bisnis sawit sudah menggurita 40 tahun di Riau. Tetapi, itu omong kosong memberikan keuntungan ekonomi terhadap rakyat banyak," ujar Teguh.

Sponsored

Menurut Teguh, sebaiknya pemerintah daerah bersama warga menutut pembagian hasil yang lebih menjunjung aspek keadilan. Program sertifikasi, tidak bisa mengantrol kesejahteraan penduduk Riau.

Ia mengusulkan, pemerintah daerah bernegoisasi dengan pemerintah pusat terkait pembagian pajak. Persoalan pembagian pajak yang tidak jelas turut berdampak pada kemiskinan petani sawit di Riau. "Pajak ini persoalan besar dan tidak pernah diperbincangkan. Bagaimana, kami menguasai pasar sawit, tetapi pajaknya amburadul," tegasnya.

Di samping itu, petani sawit mandiri mengalami kesulitan mengakses pasar, modal, keterampilan, dan teknologi. Petani sawit juga terkendala persoalan terkait legalitas lahan perkebunan.

Berita Lainnya
×
tekid