sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketua KPU siap diperiksa KPK dalam kasus Wahyu Setiawan

KPU pun siap memberikan dokumen terkait jika penyidik KPK membutuhkan.

Rizki Febianto
Rizki Febianto Rabu, 22 Jan 2020 20:10 WIB
Ketua KPU siap diperiksa KPK dalam kasus Wahyu Setiawan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan dirinya siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus yang menimpa bawahannya, Wahyu Setiawan. Namun Arief mengaku belum menerima panggilan dari lembaga antirasuah.

Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk dukungan atas proses hukum yang ditangani KPK. Dia pun menilai pemeriksaan dirinya dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI dari PDIP dengan skema penggantian antarwaktu atau PAW, merupakan hal wajar dalam penanganan perkara tersebut.

"KPK dalam memproses sebuah kasus membutuhkan informasi dari saksi, dan KPU menyatakan siap. Kalau memang ada informasi, dokumen yang dibutuhkan, kami akan terbuka dan sangat kooperatif," ujar Arief dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Karena itu, Arief mempersilakan penyidik KPK memeriksa siapa pun di KPU untuk mengungkap tuntas kasus tersebut. Namun dia mengaku belum mendapat surat panggilan pemeriksaan dari KPK.

"Tadi pagi saya datang, melihat di meja kerja saya, belum ada. Jadi saya enggak tahu. Untuk saya belum," ucap Arief. 

KPK telah memanggil Kasubag Persidangan KPU Riyani untuk menjalani pemeriksaan hari ini. KPK juga telah memanggil Komisioner KPU Hasyim Asy'ari untuk diperiksa pada Jumat (24/1).

"Enggak apa-apa. Pokoknya siapa pun yang menurut KPK perlu dimintai keterangan, ya silahkan saja," ujar Arief.

KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka dalam kasus suap penetapan anggota DPR terplih 2019-2020 dari PDIP, pada 9 Januari 2020. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan status tersangka pada mantan caleg PDIP Harun Masiku dan Agustiani Tio Fridelina, serta Politikus PDIP Saeful Bahri, yang hanya disebut KPK sebagai pihak swasta.

Sponsored

Wahyu diduga menerima uang Rp600 juta dari Rp900 juta yang diminta pada Harun dan sumber lain yang belum diketahui identitasnya.

Uang suap untuk Wahyu diberikan agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI dari PDIP, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal sebelum dilantik menjadi anggota dewan. Namun dalam rapat pleno, KPU menetapkan pengganti Nazarudin adalah caleg PDIP Riezky Aprilia, yang jumlah suaranya berada di bawah Nazarudin.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya

Jokowi Presiden, wajar disambut massa

Minggu, 28 Feb 2021 09:17 WIB

Rekomendasi drakor terbaru di Viu

Senin, 01 Mar 2021 20:39 WIB

Catatan Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 01 Mar 2021 15:41 WIB