Khofifah meminta kepala daerah perhatikan perantau asal Jatim

Penyebaran coronavirus terus meluas. Imbasnya, para perantau diimbau tidak melakukan mudik lebaran 2020. Hal tersebut demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

Laman resmi infocovid19.jatimprov.go.id menyebutkan, pada Selasa, 31 Maret 2020, terdapat 6.565 orang dalam pemantauan (ODP), 420 pasien dalam pengawasan (PDP), 93 dinyatakan positif Covid-19, dan satu orang kembali dinyatakan sembuh sehingga total 17 orang. Kemudian, satu orang meninggal sehingga total delapan orang

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta, kepala daerah memperhatikan nasib perantau asal Jatim. Mengingat, pemerintah telah mengimbau masyarakat tidak mudik untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus.

Menurut Khofifah, penundaan mudik harus dibarengin dengan perhatian dari pemerintah daerah secara komprehensif. Termasuk, Pemprov DKI Jakarta. 

Mantan Menteri Sosial itu mengaku, telah mendengarkan testimoni dari seorang perantau yang mudik ke Lamongan. Mereka harus mudik karena ekonomi di daerah tempat berkerja sedang lesu.

"Saya tanya mereka itu. Mereka bilang, tolong kami bisa dapat prioritas untuk restrukturisasi pembayaran utang. Itu yang mereka inginkan," kata Khofifah, di Grahadi, Surabaya, Selasa (31/3).

Menurut Khofifah, persoalan yang dialami pelaku usaha kecil dan masyarakat terdampak Covid-19 telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) secara virtual dengan Presiden, Wakil Presiden RI, Menko Perekonomian, dan gubernur yang ada di Pulau Jawa.

"Yang dibahas, opsi bagaimana saudara kami yang dari Jatim. Tapi, sekarang tinggal di Jakarta. Namun, mereka tidak bisa dapat income. Ini yang akan kami koordinasikan," katanya.

Khofifah menegaskan, intervensi terhadap warga Jatim yang tinggal di luar daerah harus dalam satu kesatuan. "Karena, ada yang diintervensi dari dana APBD Pemprov DKI, ada yang diintervensi dari dana APBN. Sisanya, ini tadi Pak Presiden minta disegerakan bisa masuk dalam APBN," paparnya.