Komisi I DPR setujui Jenderal Andi Perkasa sebagai Panglima TNI

Rapat Internal Komisi I DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sabtu (6/11), setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan. Fit and proper test berlangsung selama sekitar tiga jam.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebutkan, Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, demikian dikutip dari pembacaan hasil rapat yang disiarkan secara langsung lewat Youtube DPR RI.

Meutya menambahkan hasil fit and proper test hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan, Dewan bakal menggelar sidang paripurna pada Senin, 8 November 2021.

Sebelumnya saat melaksanakan fit and proper test Andika Perkasa menyebutkan, bakal memastikan militer bekerja sesuai arahan undang-undang. Kepatuhan itu menjadi program prioritasnya jika memegang jabatan sebagai Panglima TNI.

Andika mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TNI harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dia jberpendapat TNI tak boleh berlaku seenaknya atau seolah-olah memiliki semua kewenangan.

Dalam paparan visi-misinya, Andika menjelaskan TNI tidak berhak mengambil alih sektor kementerian/lembaga. Hal tersebut dia sampaikan saat mengakui masih adanya kelemahan dalam implementasi UU TNI.

"Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalma undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya lihat masih banyak kelemahan-kelemahan," ujarnya.

Di samping itu, Andika Perkasa juga mengusung visi TNI adalah Kita. Pernyataan ini dimaksudkan agar masyarakat menganggap TNI adalah bagian dari diri mereka. Andika menyebut tak ingin masyarakat berharap terlalu tinggi kepada institusinya. "Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kami berharap terlalu tinggi," kata Andika.

Menurut Andika, TNI memiliki segala kelebihan, keterbatasan, dan keanekaragaman. TNI memang dituntut untuk menjadi lembaga yang lebih profesional tetapi hal itu memerlukan proses.

Andika mengatakan, dirinya mempelajari kebijakan publik dan pemerintahan. Dari sana, Panglima TNI ini memahami bahwa masyarakat ingin melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan dan perlu perbaikan. Meski memerlukan proses, namun itu bukan berarti TNI tidak melakukan perbaikan apapun dari segi pengelolaan institusi.