Komisi I DPR setujui Yudo Margono jadi Panglima TNI

Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, menjadi Panglima TNI. Dia akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

Keputusan itu diambil setelah sembilan fraksi di Komisi I DPR mendengar paparan visi dan misi Yudo dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (2/12).

"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi, maka Komisi I DPR RI memutuskan, menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional," tutur Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, saat membacakan keputusan.

"Kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, sebagai Panglima TNI," imbuhnya. "Sekali lagi untuk dicatat, Pak, kami menggunakan musyarawah mufakat, tidak ada voting."

Menurut Meutya, sesi fit and proper test Yudo Margono berlangsung kurang lebih tiga jam. Setelah menyampaikan visi misi, seluruh fraksi kemudian menyampaikan pandangannya.

Yudo berkesempatan menjawab seluruh pertanyaan anggota Komisi I DPR selama 30 menit. Selanjutnya, dewan melakukan rapat internal dan menyetujui Yudo sebagai Panglima TNI.

"Sembilan fraksi satu suara, tidak ada yang berbeda," ungkap politikus Partai Golkar ini.

Dalam sesi fit and proper test, Yudo Margono menyampaikan sejumlah janji terkait kepemimpinannya ke depan. Di antaranya, menjadikan TNI kuat dan profesional serta mengedepankan sisi humanis dan dekat dengan rakyat.

Untuk mewujudkan visinya, Yudo memiliki empat program prioritas. Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM TNI yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh.

Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan, baik personel maupun alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Yudo, ini penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan yang tinggi dan siap digerakkan kapan pun sesuai kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kopgab TNI. Terakhir, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan kedaulatan NKRI.