Santoso sebut Komisi III DPR akan panggil PT GNI usut bentrok antarpekerja
Sebanyak 2 pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat bentrokan pada Sabtu (14/1) lalu.

Anggota Komisi III DPR, Santoso, mengklaim, pihaknya akan memanggil perwakilan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul terjadinya bentrok antarpekerja di lingkungan pabrik dan menewaskan 2 karyawan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kejadian terulang.
"Pasti [akan memanggil PT GNI] karena ini sudah menyangkut nyawa orang," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (18/1).
Menurut Santoso, Komisi III DPR akan ke PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada pekan ini. Tujuannya, mengetahui pemicu bentrokan, apakah karena adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China atau faktor lainnya.
"Kita pengin tahu juga apa pemicu dari kejadian itu, apakah karena bentrokan semata antara TKA dan TKI atau ada hal-hal lain sehingga konflik itu terjadi. Kita akan telusuri itu. Kalau sekarang, belum bisa cerita kita," kata politikus Demokrat ini.
Terpisah, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebelumnya meminta pemerintah mengaudit PT GNI, baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Alasannya, untuk mengungkap fakta penyebab bentrokan antarpekerja pada Sabtu (14/1) lalu.
"Perlu audit total secara komprehensif juga dari pemerintah di PT GNI. Semua aspeknya, ya, mulai teknologi smelter, masalah K3-nya. Ini penting untuk mengungkap menyebabkan terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain," tuturnya.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar terkait bentrokan tersebut. Ini penting agar proses hukum berjalan secara optimal.
"Saya sangat sesalkan kejadian di Morowali Utara yang melibatkan karyawan PT GNI. Ini harus diusut tuntas dan saya berharap betul aparat terkait dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pekerja. Kita dukung aparat kepolisian mengusut kasus itu sampai tuntas dan kita jangan mudah terprovokasi, apalagi berspekulasi," serunya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Turis asing berulah, perlukah wisman mendapat karpet merah?
Minggu, 26 Mar 2023 11:15 WIB
Bailout SVB dan pendanaan startup yang kian selektif
Sabtu, 25 Mar 2023 16:05 WIB