KPK dan Kemenkes bahas vaksinasi mandiri

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/2). Menkes ke KPK untuk membahas aturan terkait vaksinasi gotong royong atau mandiri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hal itu merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Firli menjelaskan, dalam peraturan tersebut vaksin mandiri dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, dalam pelaksanaannya perlu dikawal mulai dari pengadaan, peraturan, sumbernya, sampai distribusi.

"Sehingga kita lakukan pengawalan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah itu harus kita pertangungjawaban. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindakan korupsi," katanya dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/2).

Selain mengawal persiapan vaksin mandiri, lanjut Firli, KPK juga bakal membantu Kementerian Kesehatan dalam membuat aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

"Yang kedua, tentu kita membuat regulasi, jabaran dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang vaksin pemerintah, kita juga harus buat juga Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan vaksin mandiri. Jadi ini yang kita bahas tadi," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menkes Budi mengatakan pembahasan vaksin mandiri dengan KPK terkait hal-hal yang bersifat prinsip. Menurutnya, meskipun program urung difinalisasi karena masih menunggu tenaga kesehatan, lansia, dan tenaga publik divaksin, tetapi opsi itu tetap dikaji.

Budi melanjutkan, pembicaraan vaksin mandiri sudah berlangsung. Menurutnya, kini tinggal menunggu lampu hijau dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

"Diskusinya sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan KPC PEN, kita bisa kemudian meluncurkan program ini," ujarnya.