KPK siap dievaluasi Jokowi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief membantah KPK bekerja secara sporadis dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan, KPK pun siap dievaluasi kinerjanya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Saya pikir kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis. Karena pekerjaan itu sudah ditentukan dalam undang-undang. Ada lima (tugas KPK) yang tertuang dalam undang-undang (yaitu), penindakan, pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi. Itu yang kami kerjakan," kata Syarief di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan segera bertemu dengan pimpinan KPK jilid IV. Setidaknya, terdapat dua hal utama yang bakal dibahas Jokowi dengan petinggi KPK, yakni penindakan dan sistem pembiayaan politik.

"OTT (operasi tangkap tangan), penindakan, perlu. Tapi, setelah penindakan harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi," ujar Jokowi. 

Syarief menyambut baik rencana evaluasi dari Presiden. "Kita silakan dievaluasi. Yang biasa mengevaluasi itu kan kementrian, BPK RI, DPR RI. Ya, kalau (Presiden ingin KPK) dievaluasi, kita memang sangat terbuka untuk dievaluasi. Setiap saat," ujar dia. 

Menurut Syarief, selama ini KPK selalu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK) dalam menjalankan tugasnya. 

"Itu sudah sangat terkoordinir karena kami menjalankan Stratnas. Bahkan, kami melaporkan tentang keberlanjutan dan capaian dari Stratnas," ujar Syarief.

Ditemui usai menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta KPK tetap menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

"Jangan sampai dilemahkan. Kita berharap ke depan Indonesia menjadi negeri yang semakin bersih, semakin berintegritas sehingga pembangunan ke depan juga semakin baik," kata putra sulung Presiden ke-5 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 

Tak hanya KPK, AHY juga berharap semua pemangku kepentingan bisa turut berkontribusi dalam memberantas korupsi. "Karena itu bukanlah hal yang mudah dan (korupsi) menjadi sebuah (penyakit) sistemik yang harus kita antisipasi bersama-sama," tuturnya.

Senada, Ketua KPK terpilih Firli Bahuri berharap Indonesia suatu saat tidak lagi memperingati Hakordia. Menurut dia, Hakordia adalah hari keprihatinan. 

"Tidak semua negara melaksanakan peringatan hari antikorupsi, terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius karena memang tidak ada lagi korupsi," ujar Firli.