KPK tidak lagi diminta menelusuri rekam jejak calon menteri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak calon menteri pada Kabinet Kerja jilid II. Hal ini menunjukkan, proses penjaringan calon menteri berbeda dengan periode 2014-2019.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, KPK tak lagi dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak calon menteri seperti pada 2014, oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, dia optimistis mantan Wali Kota Solo itu, dapat memilih menteri yang berintegritas dan rekam jejak baik.

"Kami tidak diikutkan. Tetapi kami berharap presiden dapat memilih yang betul-betul bersih, memiliki integritas yang baik dan profesional dibidangnya," kata Laode, di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam menjaring calon menteri, menurutnya, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Bila dimintai, kami akan berikan masukan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa," tutup dia.

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing, mengusulkan calon menteri pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode kedua minimal memenuhi tiga kriteria.

"Dengan minimal memenuhi tiga kriteria tersebut, saya optimistis figur yang ditempatkan di setiap kementerian dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sebagai menteri," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya.

Emrus lantas menyebut ketiga kriteria itu, yakni pertama, figur yang memiliki integritas tinggi dan kapabel di bidangnya. Figur seperti, sangat paham terhadap bidang yang akan ditempatinya di kementerian sekaligus memiliki integritas tinggi.

Kedua, figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga semua ilmu pengetahuan dan kemampuannya diabadikan untuk negara dan tidak mencari-cari keuntungan pribadi.

Ketiga, figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis. Pada saat ini kondisi masyarakat Indonesia cenderung terbentuk kelompok ekslusif, baik etnis maupun religi.

Figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis, diharapan besar dapat memimpin di kementerian dan mencegah potensi munculnya kelompok eksklusif.

Emrus juga mengusulkan kementerian yang banyak berhubungan dengan publik atau bersifat pelayanan agar menempatkan figur yang memiliki akseptabilitas tinggi dari masyarakat. Misalnya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Perhubungan.

Pada beberapa kementerian atau jabatan setingkat menteri, Emrus juga mengusulkan figur yang profesional dan tidak direkomendasikan oleh partai politik. Ia mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah merampungkan penyusunan Kabinet Kerja jilid II. Jokowi akan mengumumkan kabinet tersebut setelah pelantikan usai. Meski begitu, Jokowi mengaku masih membuka kemungkinan merubah komposisi calon menteri tersebut. (Ant)