sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD tengah susun draf materi UU KKR

Rencana pemerintah ingin mengembalikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 09 Des 2019 23:31 WIB
Mahfud MD tengah susun draf materi UU KKR
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Rencana pemerintah ingin mengembalikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Badan Legislasi Nasional (Baleg) telah menyepakati hal ini dalam Rapat Kerja Baleg bersama pemerintah, Kamis (5/12).

Atas dasar ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan langkah selanjutnya untuk menghidupkan KKR tinggal menyusun draf materi saja. Penyusunan draf dilakukan melewati diskursus berbagai pemangku kebijakan agar regulasi KKR menjadi lebih ideal daripada sebelumnya.

"Ya tinggal kita membuat draf materinya. Kita tinggal buat itu," terang Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Menurut Mahfud, proses diskursus penyusuan draf sebenarnya telah berlangsung. Hanya saja, diskursus itu masih belum dilakukan secara komprehensif.

Ia tidak memungkiri jika dalam pemebahasannya, pihak pemerintah juga akan mengajak lembaga yang fokus akan masalah hak asasi manusia (HAM) dan keluarga korban.

"Tahap itu sudah ada, tahap pelibatan stakeholder menyusun draf sudah kita lakukan," tegasnya.

Kendati demikian, sekarang Mahfud menyerahkan persoalan KKR sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pihak Kemenkumham yang berhak melakukan perancangan mekanisme.

Kemenko Polhukam, lanjut dia, dalam hal ini hanya menjadi mediator penyerapan aspirasi daripada seluruh elemen. Dari hasil mediasi tersebut, kata dia, sepenuhnya menjadi wewenang Kemenkumham.

Sponsored

"Begini ya, masalah KKR itu, penjurunya nanti Menkum HAM, bukan Kemenko Polhukam (lagi)," kata dia.

Berita Lainnya