sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mendagri meragukan keseriusan sejumlah kepala daerah dalam penanganan Covid

Mendagri mengukur kadar keseriusan kepala daerah dengan berdasarkan kemauan, kemampuan, strategi, dan anggaran.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 10 Agst 2020 08:26 WIB
Mendagri meragukan keseriusan sejumlah kepala daerah dalam penanganan Covid
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meragukan keseriusan sejumlah daerah dalam penanganan pencegahan Covid-19 dan dampaknya. Mendagri mengukur kadar keseriusan kepala daerah berdasarkan kemauan, kemampuan, strategi, dan anggaran.

Pemerintah pusat, kata Tito, telah mengerahkan seluruh anggaran, sumber daya, hingga regulasi untuk penanganan pencegahan Covid-19 dan dampaknya. Dibuktikan juga dengan pembentukan Satuan Tugas Covid-19 hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sayangnya, kata mantan Kapolri ini, justru pemerintah di daerah kurang optimal. “Tetapi mesin daerah (kurang optimal). Saya sudah berkeliling satu bulan ini ke 16 provinsi. Mohon maaf dengan segala hormat. Mohon maaf bu Khofifah. Mohon maaf bu Winarti, saya tidak menunjuk kepada satu kepala daerah saja,” ujar Tito dalam webinar, Minggu (9/10).

Menurut Tito, berdasarkan empat ukuran keseriusan, ada kepala daerah yang memiliki kemauan dan kemampuan. Namun, kurang memahami konsep dan strategi dalam penanganan pencegahan Covid-19 dan dampaknya.

Lalu, ada kepala daerah dengan kemauan kuat, tetapi kemampuan, strategi, dan anggaran kurang. “Maka, penanganannya tidak maksimal di daerahnya, untuk mengendalikan agar masyarakat taat kepada protokol kesehatan,” tutur mantan Kapolri ini.

Di sisi lain, terdapat pula kepala daerah dengan kemampuan, strategi, dan anggaran yang bagus, tetapi tidak ada keseriusan. “Ada, didukung lagi oleh pusat, tetapi keseriusannya kurang. Saya tidak mau sebutkan. Maunya cari aman (saja). Itu tidak akan maksimal (penanganan Covid-19). Di daerah itu,” ucapnya.

Yang paling buruk, ada kepala daerah tidak memiliki kemampuan, strategi, hingga anggaran untuk penanganan pencegahan Covid-19 dan dampaknya. “Itu juga pasti akan berantakan daerah itu,” ujar Tito.

Maka, kata dia, pilkada bisa menjadi momentum untuk mendorong ‘mesin’ pemerintahan daerah bergerak dalam penanganan pencegahan Covid-19 dan dampaknya. Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, 203 di antaranya petahana potensial maju kembali.

Sponsored

“Pilkada ini menjadi momentum bagi rakyat unjuk gigi. Rakyatlah pemegang kedaulatan, memilih pemimpin yang kuat. Kita setting sama-sama supaya momentum pilkada ini menjadi momentum kepala daerah untuk all out menangani Covid-19. Karena bagi kepala daerah, ini adalah masalah power struggle, berebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,” tutur Tito. 

Berita Lainnya