Menkes jaminkan badan untuk masalah obervasi di Natuna

Menteri Kesehatan akan menambah posko kesehatan di Natuna, Kepulauan Riau. Langkah itu terkait karantina dan observasi 238 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, kebijakan itu dilakukan karena merebaknya coronavirus di Negeri Tirai Bambu. Terawan memastikan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat. Tidak hanya 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China, tetapi juga penduduk setempat.

"Harus diingat saya Menteri Kesehatan seluruh WNI, baik yang datang dari Wuhan maupun Natuna. Itu yang harus saya jamin kesehatannya. Saya bukan hanya menjamin, tetapi menjaminkan badan saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik," kata dia Terawan di Jakarta, Selasa (4/2).

Di sisi lain, Terawan memastikan komunikasi akan terus dibangun. Hal itu dilakukan karena pemerintah pusat mengakui ada keterlambatan informasi kepada masyarakat di Natuna. Padahal, penanganan coronavirus yang dilakukan Indonesia sudah sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

"Jadi komunikasi yang baik saja dan sudah dilakukan. Komunikasi jalan terus menerus," ucap Terawan.

Terkait posko, ihwal itu memang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan dibuka. Menurutnya, posko yang hendak dibuka akan lebih manusiawi.

"Manusiawi maksudnya tidak menakutkan. Bukan tidak manusiawi dalam arti kejam, tetapi misalnya beberapa posko di mana orang bekerja seperti biasa tidak memakai masker," kata Mahfud.

Sebelum menyampaikan itu, Mahfud terlebih dahulu melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan wakilnya Ngesti Yuni Suprapti, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan tokoh masyarakat Natuna.

Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, masyarakat sudah mulai tenang ihwal daerahnya dijadikan tempat karantina dan observasi WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China. Ia menyampaikan itu lantaran sempat terjadi penolakan yang dilakukan rakyat Natuna atas kebijakan tersebut.

"Sekarang tampaknya sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi, (masyarakat) sudah mulai tenang," kata Hamid.