MTI: Pembatasan pergerakan orang kunci mengekang Covid-19

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sony Sulaksono menyatakan bahwa pembatasan pergerakan orang adalah kunci untuk mengekang penyebaran Covid-19 di dalam negeri.

"Maka dari itu, pembatasan pergerakan orang perlu ditegakkan secara maksimal jika tidak ingin virus merebak. Ini mutlak," kata Sony dalam webinar 'Pengelolaan Transportasi dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19' pada Sabtu (16/5).

Dia menyebut bahwa MTI sangat ingin Kementerian Perhubungan RI menerapkan kebijakan larangan pergerakan yang lebih ketat, terutama menjelang periode mudik saat Lebaran.

"Kita semua sadar, sudah banyak pemudik ilegal yang mencari kesempatan untuk curi-curi mudik," jelas dia.

Sony menyatakan bahwa pergerakan saat mudik tersebut sangat berbahaya karena pemudik sebagian besar adalah orang yang pulang dari kota, di mana tingkat penyebaran infeksi lebih tinggi dibandingkan di daerah.

"Artinya, ada potensi pemudik itu membawa virus masuk ke daerah yang mungkin belum terjangkit Covid-19," lanjut dia.

Menurut Sony, pergerakan secara ilegal ini terjadi karena adanya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah pusat telah membuat pengecualian PSBB bagi perjalanan khusus seperti kebutuhan distribusi logistik dan pengiriman tenaga kesehatan dari pusat ke daerah.

Dia menjelaskan, pengecualian tersebut membuka celah bagi pemudik-pemudik ilegal untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan.

"Mudik ilegal itu meningkatkan risiko penyebaran coronaviris jenis baru. Kontrol kesehatan di daerah menjadi krusial, setiap pendatang seharusnya diwajibkan cek kesehatan dan menjalani karantina mandiri selama dua pekan," kata Sony.

Dia menyebut bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas rumah sakit daerah dan puskesmas agar mampu merawat pasien Covid-19 dengan layak.

Lebih lanjut, Sony menuturkan bahwa di beberapa negara seperti Jepang dan Italia, transportasi umum bisa dikontrol dengan baik karena dikelola pemerintah.

"Menurut saya, pemerintah seharusnya menggerakan moda transportasi yang bisa dikontrol penuh oleh mereka, misalnya DAMRI," ujar dia. "Jangan dilepas kontrolnya ke komersial."