Muhammadiyah ingatkan jangan sampai muncul tafsir 'liar' new normal

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang perlu penjelasan pemerintah tentang kebijakan normar baru atau new normal.

"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka. Sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup," ucap  Ketua Umum PP Muhammdiyah, Haedar Nashir via keterngan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, kondisi demikian bisa menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah.

"Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19," katanya.

Haedar lantas merujuk pada laporan BNPB bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Namun, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi? Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," bebernya.

Menurutnya, penyelamatan ekonomi memang panting, namun keselamatan jiwa masyarakat juga tak kalah penting ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

"Karena itu, pemerintah perlu mengkaji secara seksama pemberlakuan new normal, dan penjelasan yang obyektif dan transparan," terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki memiliki legalitas kuat untuk ambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Dengan demikian akan sepenuhnya tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal," pungkasnya.

Diketahui, kebijakan new normal diambil pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian, salah satunya mengurangi angka pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Jika penerapan new normal nantinya berbuah manis, maka program tersebut akan diperluas ke daerah lainnya.

Secara keseluruhan, aparat TNI dan Polri yang akan menjaga kebijakan new normal berjumlah 340 ribu personel. Mereka akan disebar ke 1.800 titik keramaian.