Nasdem dan PPP tolak perpanjangan masa jabatan presiden

Partai Nasional Demokrat (NasDem) tegaskan konsisten menolak amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan menolaknya. 

Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan, sampai hari ini Fraksi NasDem DPR RI tidak ingin mengubah periodesasi, baik eksekutif maupun legislatif.

"Kami tetap ingin undang-undang (UU) yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan, apapun itu soal terkait GBHN dan sebagainya. Jadi, Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD" kata Saan di Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).

Saan mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode. Demikian pula partai pendukung pemerintah, tidak pernah membahas wacana tersebut. "Sama sekali di koalisi tidak pernah membicarakan soal itu," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI ini.

Menurut Saan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan tiga periode justru berpotensi memunculkan hal-hal negatif. 

Oleh karena itu, kata Saan, masa jabatan dua periode perlu dipertahankan, bukan malah ditambah. "Jadi kami tetap ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja," kata Saan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengingatkan, semua pihak untuk tidak mengganggu Presiden Jokowi melalui wacana presiden tiga periode. 

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, wacana Jokowi menjadi presiden tiga periode hanya isu spekulatif yang mengganggu kinerja Kepala Negara.

"Kami berharap Pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negeri ini sampai masa jabatan berakhir, tidak diganggu oleh isu-isu yang sifatnya isu-isu 'spekulatif'," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (22/6).

"Kita sebagai satu kelompok reformasi, tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," ujarnya.