OTT Kepri diduga suap izin reklamasi
KPK diduga menangkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terkait suap izin lokasi rencana reklamasi.
KPK diduga menangkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terkait suap izin lokasi rencana reklamasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sebelumnya telah terjadi penerimaan lain terkait izin lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau.
"KPK menduga sebelumnya telah terjadi penerimaan lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Febri menjelaskan lembaganya melakukan kegiatan penindakan sejak Rabu siang di Kepulauan Riau.
"Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi yang diduga diperuntukan pada kepala daerah di sana," ungkap Febri.
Dalam kegiatan tersebut, diamankan juga uang 6.000 dolar Singapura setara Rp62,16 juta yang diduga terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri tersebut.
Sampai Rabu malam, KPK membawa enam orang ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dari unsur kepala daerah, kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.
Diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga termasuk pihak yang diperiksa tersebut.
Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, kata Febri, maka dalam waktu paling lama 24 jam ini, tim akan melakukan kegiatan-kegiatan awal termasuk klarifikasi pada pihak yang diamankan.
"Status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan besok melalui konferensi pers di KPK," ucap Febri.
Rumah dinas sepi
Sementara itu, rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Gedung Daerah Tepi Laut Kota Tanjungpinang, Rabu malam, terpantau sepi setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah tersebut.
Pantauan di lokasi, tak ada aktivitas apa pun di sekitar rumah tersebut. Halaman parkir kendaraan roda empat yang biasanya digunakan untuk memarkir kendaraan dinas gubernur juga tampak kosong.
Hanya tampak seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sedang berjaga-jaga di pos penjagaan di pintu masuk.
"Pak Gubernur tak ada di rumah, keluar sejak magrib tadi," kata pria tersebut.
Kondisi berbeda terjadi di Polres Tanjungpinang, Polda Kepri. Terlihat puluhan awak media bahkan masyarakat setempat sampai saat ini masih memadati halaman kantor polisi itu.
Mereka menunggu hasil pemeriksaan KPK terkait OTT yang kabarnya selain melibatkan Gubernur Kepri itu, juga sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.
"Kami dengar gubernur dan beberapa pejabat diperiksa KPK di sini. Makanya datang ke sini untuk melihat betul atau tidak," kata Arya, salah seorang warga sekitar. (Ant)
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
