Pakar sebut Indonesia masih lemah mendeteksi coronavirus

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendesak agar pemerintah dapat melakukan reformasi infrastruktur kesehatan atau health infrastructure. Mulai dari peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, hingga prosedur. Semuanya wajib ditingkatkan.

"Kita itu sebenarnya masih lemah di pintu masuk penerbangan. Kita masih banyak hanya mengandalkan thermal scanner," kata pakar IAKMI Hermawan Saputra, dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3).

Itulah sebabnya dia menilai, langkah pemerintah mendeteksi Covid-19 menggunakan thermal scanner belum bisa dikatakan efektif. Pasalnya instrumen tersebut hanya mampu mengindikasikan orang terpapar Covid-19 atau tidak, belum tentu dapat terdeteksi.

Ia mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penguatan internal kembali. Apalagi ada indikasi sejumlah divisi di Kemenkes belum menunjukkan kinerja nyata dalam menakar Covid-19.

Hermawan memberikan contoh kinerja yang diperlihatkan KPP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Pada kasus ini, KKP dinilai belum optimal dalam menjalankam fungsinya.

"Mereka tidak sekadar hadir di situ untuk duduk, melainkan melakukan screening, surveillance, untuk memastikan orang keluar masuk dari negeri ini betul-betul steril atau tidak dari coronavirus. Seperti dalam dunia intelijen, intel bisa menangkap informasi sebelum benar-benar terbukti,"

Pola kerja tersebut belum dilihat Hermawan dikerjakan KKP. Padahal harusnya dilakukan sejak pertama kali munculnya Covid-19 di Wuhan, China. Selagi keberadaan Covid-19 belum terkonfirmasi keberadaannya di Indonesia, Kemenkes tetap harus melakukan penguatan.

"Sumber daya itu harus dikumpulkan dan menganalisa. Dan yang paling penting harus ada kejujuran antara ilmuwan dan elite," kata dia.

Lebih jauh, Hermawan menyarankan agar Kemenkes juga berkoordinasi dengan pakar dan akademisi. Semua dilakukan untuk memberikan telaah terkait pola penyebaran kasus ini. 

"Kemudian mulai dari Kemenlu, Kemanaker, penggiat ekonomi, asosiasi makanan dan minuman juga perlu diikutsertakan," sambungnya.