Panggung Covid-19: Diisi hoaks, politisasi, dan kegaduhan

Selama dua hari, Jajang, 49 tahun, memarkir gerobak nasi gorengnya di depan kontrakannya. Paranoid mendengar kabar akan ada penyemprotan disinfektan dosis tingkat satu di daerahnya, Jajang memilih "ngumpet" di dalam rumah.

"Saya jadi takut keluar rumah. Saya tidak dagang selama dua hari karena informasi itu," kata Jajang saat berbincang dengan Alinea.id di Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurut perantauan asal Cianjur, Jawa Barat itu, kabar mengenai penyemprotan itu beredar di grup WhatsApp. Disebutkan, penyemprotan berdosis tinggi itu bisa menyebabkan alergi kulit dan gangguan pernafasan. 

Belakangan, rekan Jajang mengabarkan bahwa berita itu hoaks. Dengan perasaan was-was, Jajang pun kembali mangkal. "Sampai sekarang masih khawatir. Mudah-mudahan ini cepat berlalu," ujar pria yang sehari-hari berjualan di kawasan Salemba Raya itu.

Jajang hanya satu dari sekian banyak warga DKI Jakarta yang terpapar hoaks terkait wabah Covid-19. Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada sekitar 305 konten hoaks yang beredar di media sosial hingga Rabu (23/3). 

Selain informasi hoaks yang beredar di media sosial, penyampaian informasi mengenai perkembangan korban Covid-19 juga kerap menimbulkan keresahan. Publik galau lantaran pemerintah kerap merevisi pernyataannya. 

Kasus teranyar adalah meninggalnya pasien suspect Covid-19 di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (3/3) pagi. Dalam sebuah pernyataan pers, pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan jika pasien tersebut meninggal bukan karena Covid-19. 

Belakangan, informasi Herman ini dibantah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Sekira dua pekan setelah pernyataan Herman, RK justru mengonfirmasi jika pasien tersebut positif Covid-19. 

"Ternyata data terakhir yang kami terima ternyata positif. Lalu dua (kasus positif) di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur," kata RK di Bandung, Minggu (15/3).

Herman mengklaim hanya sebatas meneruskan informasi yang disampaikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal, sebelumnya Herman juga sempat menyebut kemungkinan pasien itu terkena Covid-19.  

Tak hanya jadi ladang hoaks, isu wabah Covid-19 juga jadi bahan politisasi. Dalam sebuah unggahan di Instagram @nurmantyo_gatot, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo misalnya, mengkritik imbauan pemerintah untuk tak salat berjamaah di masjid.

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-UNTUK KITA RENUNGKAN- Sepertinya ada yang keliru..?? Di negeri asalnya covid-19-cina, yg penganut paham komunis dan sebagian besar tdk beragama beramai-ramai mendatangi Masjid dan Belajar Berwudhu hingga mengikuti Sholat Berjamaah. Namun di negeri Mayoritas Muslim justru sebaliknya..?? Mereka beramai-ramai Mengaungkan phobia dgn Masjid. Seakan-akan Masjid sebagai Sumber Penularan Covid-19..?? Lalu apakah mall, lift sarana umum, gereja, vihara, temple, klenteng "lebih aman" daripada Masjid..?? (Kita harus belajar pd pengurus gereja, vihara & pura/klenteng itu yg Tak Pernah Ada Himbauan untuk Larang warganya untuk beribadah disana). Padahal disana mereka tidak pernah berwudhu..?? Ada apa ini dan pikiran siapa yang mengajak demikian ??? Hingga Umat Islam lupa bahwa Masjid adlh Tempat yang Paling Aman untuk Berlindung dari Segala Bencana..?? Mengapa Umat Islam tidak Menggaungkan Himbauan "Selalu" menjaga Wudhu & Sholat Berjama'ah..?? Wa Allahu'alam bii showab.. Semoga Allah SWT Menjaga dan Memberi Petunjuk Umat dari Segala Kekeliruan. Aamiiin. Yaa Robbal 'Alamiin. AYO MAKMURKAN MASJID & GALAKKAN GERAKAN SHOLAT BERJAMA'AH UNTUK MINTA PERTOLONGAN ALLAH..!! (Jadikan Sholat & Sabar Sebagai Penolongmu..!!) Virus Corona (covid-19) adalah ciptaan Allah dan yg kena pasti juga atas ketetapan Allah.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Gatot Nurmantyo (@nurmantyo_gatot) pada 17 Mar 2020 jam 4:04 PDT

Dalam unggahannya, Gatot mengklaim jika warga Muslim di China masih berbondong-bondong ke masjid di tengah wabah Covid-19. Padahal, wabah Covid-19 yang kini telah menyebar hingga lebih dari 200 negara itu berasal Negeri Tirai Bambu. 

"Mereka beramai-ramai menggaungkan phobia dengan masjid. Seakan-akan masjid sebagai sumber penularan COVID-19? Lalu apakah mal, lift sarana umum, gereja, vihara, temple, klenteng 'lebih aman' daripada masjid?" tulis Gatot. 

Unggahan yang kini telah dilabeli sebagai informasi keliru oleh Instagram itu banjir kritik. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Gatot salah kaprah. 

"Pak Gatot, bahkan Vatikan juga tutup gereja-gereja di Roma, Betlehem ditutup juga. Jadi, itu bukan untuk fobia terhadap masjid," ucap HNW di Twitter pribadinya @hnurwahid, Kamis (19/3).

Panggung wacana Covid-19

Coronavirus atau Covid-19 memang kini menjadi bahan perbincangan setiap orang. Berdasarkan penelusuran Alinea.id, pada periode 24 Februari hingga 4 Maret 2020 saja, terdapat 26.363 berita yang membahas soal Covid-19 dari berbagai sisi. Total ada 1.078 media yang menurunkan berita terkait Covid-19. 

Kasus-kasus yang diangkat tidak hanya fokus dalam negeri saja, namun juga mengangkat isu-isu corona yang menjadi masalah global, seperti langkah World Health Organization (WHO) meningkatkan status risiko global Covid-19 ke level tertinggi.

Pemberitaan soal Covid-19 melonjak drastis usai Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien Covid-19 pertama di Indonesia pada awal Maret. Dalam rentang waktu 2-4 Maret 2020 saja, ada 38.836 berita mengenai Covid-19 yang dirilis 2.997 media online dan 155 media cetak.

Media secara masif mengorek seluruh informasi yang berkaitan dengan pasien pertama yang positif Covid-19. Bahkan, dalam sejumlah berita, identitas pasien dan domisilinya diungkap secara terang-benderang. 

Kondisi di lapangan setelah wabah menjalar juga jadi sudut pemberitaan. Sejumlah media, misalnya, mengabarkan panic buying yang terjadi di kota-kota besar setelah Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama. 

Menurut hasil riset Alinea,id, ada sepuluh tokoh yang tercatat sebagai figur yang paling rajin muncul di pemberitaan terkait Covid-19 pada periode 2-24 Maret. Pernyataan Presiden Jokowi paling banyak dikutip dengan total 11.908 berita, diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (10.870 berita), juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto (3,017 berita).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kini tercatat positif Covid-19 diulas dalam 2.879 berita. Setelah Budi Karya, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). RK dan pernyataan-pernyataan atau aktivitasnya terkait Covid-19 diulas dalam 2.419 berita. 

Di tingkat daerah, tercatat ada 12 kepala daerah yang aktif memberikan pernyataan terkait Covid-19. Anies paling banyak dikutip dengan 10.870 pernyataan, diikuti RK dengan 2.419 pernyataan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 2.860 pernyataan. 

Di media, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta menjadi salah satu isu yang santer diberitakan. Kinerja Anies Baswedan yang meliburkan sekolah dan menutup tempat wisata terekam mencuri perhatian dan penuh gebrakan. Namun, kebijakan Anies yang membatasi KRL dan Transjakarta menuai kritikan.  

Hasil riset Alinea.id juga menunjukkan 10 figur yang paling banyak diberitakan di media cetak. Presiden Jokowi terbanyak dengan 1.010 berita, diikuti Anies Baswedan (701 berita), Ridwan Kamil (361 berita), Achmad Yurianto (351 berita), dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo (148 berita). 

Nuansa politisisasi wabah

Jagat media juga sempat diwarnai isu persaingan antara Balai Kota dan Istana dalam penanganan wabah Covid-2019. Beberapa kali, menteri Jokowi mengkritik program dan wacana yang digulirkan Anies untuk menangggulangi penyebarana Covid-19. 

Anies misalnya dikritik saat mengembuskan isu lockdown Jakarta. Padahal, belum ada instruksi dari Jokowi untuk mengarantina wilayah. Pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian bahkan harus repot-repot ke Balai Kota untuk mengingatkan Anies agar tak sembarangan mengeluarkan kebijakan. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai anggapan cari panggung di tengah wabah Covid-19 sulit dielakan oleh pejabat publik dan politikus. Namun demikian, ia berharap, para pejabat konsisten mengeluarkan pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Artinya, sebelum informasi disampaikan, divalidasi dulu. Dan, jangan ujuk-ujuk menyampaikan," kata Trubus kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut Trubus, anggapan politisasi isu Covid-19 terjadi lantaran koordinasi antara pusat dan daerah terkesan buruk. Ke depan, ia mengingatkan agar pejabat publik berpegangan pada aturan dan kewenangan masing-masing sebelum membuat kebijakan.

Apalagi, kini Presiden Jokowi telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Jangan sampai menyampaikan hal di luar kewenangannya karena ini menyangkut bencana. Harus berhati-hati menjaga situasi ini," ujar Trubus.

Terpisah, pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kembali menekankan agar wabah Covid-19 tidak dijadikan panggung politik. "Ikuti protokol yang ada," kata Bahtiar kepada Alinea.id.

Ketimbang saling menyalahkan, Bahtiar berharap agar semua pihak bersatu mencegah meluasnya pandemi. Apalagi, sudah ada aturan-aturan teperinci yang memaparkan kewenangan masing-masing instansi dalam penganganan Covid-19. 

"Kita boleh beda profesi dan beda pendapat, namun saat ini keselamatan kita dan keselamatan orang banyak dan keselamatan masyarakat Indonesia di atas segalanya," kata Bahtiar.

Perkuat koordinasi penanganan Covid-19

Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, banjir informasi yang terkait Covid-19 memantik kegaduhan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, publik saat ini dalam keadaan panik. Kondisi itu diperburuk maraknya hoaks. 

Enda menyebut ada tiga karakteristik hoaks yang beredar saat ini, yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi berarti informasi yang disebarkan salah, namun si penyebar percaya bahwa informasi itu benar. 

"Dan ini juga terjadi di banyak pihak. Media juga salah, pejabat juga gitu. Biasanya yang dikutip kan berdasarkan apa yang dia dapat, tapi tidak ada maksud jahat atau merugikan orang lain di dalamnya," jelas Enda.

Disinfomasi berarti kabar yang memang sengaja dibuat salah atau difabrikasi untuk menjatuhkan pihak lawan dan membuat suasana kacau. "Nah, yang kemarin ditangkap polisi terkait Corona itu kan masuk dalam kategori disinfomasi," kata dia. 

Adapun malinformasi, menurut Enda, ialah informasinya sebetulnya benar, namun digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Itu, misalnya, terjadi dalam peristiwa pencatutan nama dan domisili pasien pertama Covid-19. 

Di tengah banjir informasi dengan beragam jenis itulah, lanjut Enda, kesan cari panggung sejumlah tokoh, pejabat publik, dan politikus menguat. Apalagi, koordinasi antara pusat dan daerah terasa sangat lemah pada masa-masa awal penanganan Covid-19.

"Ada sedikit panik juga di pejabat kita. Makanya, di awal kita semua merasakan, 'Ini mana yang benar sih?' Tapi, setelah berjalan satu hingga dua minggu, sekarang informasi jadi lebih teratur," jelas dia. 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin sepakat kegaduhan yang terjadi di ruang publik akibat buruknya koordinasi. Ia juga menyebut wewenang Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kerap diabaikan kepala daerah. 

"Dia harus punya strong coordination. Harus diatur. Supaya dia bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda itu dan enggak bingung. Kan masih ada bupati yang disuruh kumpul, enggak kumpul. Ini kan enggak ada komando," jelasnya.

Lebih jauh, Amiruddin mengingatkan agar setiap kepala daerah tidak memikirkan kepentingan poltik dalam menangani wabah Covid-19. Menurut dia, selama koordinasi masih lemah, maka kementerian dan pemerintah daerah akan terkesan jalan sendiri-sendiri. 

"Nah, karena sekarang sudah ditunjuk Kepala BNPB, kasilah dia kewenangan yang saya bilang tadi, koordinasi yang kuat dan anggaran. Enggak bisa kooordinasi kalau enggak ada anggaran," terang dia.