Parpol memiliki persoalan pada integritas

Delapan dari sembilan partai politik melakukan focus grup discussion (FGD) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan, kegiatan dalam rangka Insersi Pendidikan Antikorupsi (PAK).

Menurut Ipi, sebagai pilar utama demokrasi parpol memiliki peran strategis sehingga harus dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Hal itu baik terkait tata kelola sumber daya manusia, pengelolaan aset dan sumber daya finansial, maupun manajemen partai sebagai organisasi moderen.

"Karenanya, diperlukan sistem integritas parpol yang dilembagakan, agar semua perilaku, tindakan, dan pilihan politik parpol benar-benar dimaksudkan untuk melembagakan sistem demokrasi yang terkonsolidasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas korupsi," ujarnya secara tertulis, Senin (23/11).

Ipi mengungkapkan, hasil riset KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan terdapat lima faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai. Seperti, akibat tidak adanya standar etik partai dan politisi serta rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional.

"Pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabilitas serta demokrasi internal parpol yang tidak berjalan," jelasnya.

Delapan sekretaris jenderal atau wakil sekretaris jenderal parpol kedapatan hadir. Partai Gerinda, A. Muzani; Partai NasDem, Johny G. Plate; PKS, M. Rozaq A; PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Sekjen DPP Partai Golkar, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus: Partai Demokrat, Rebanda B; PPP, Moh. Qoyum; dan PKB, Cucun Ahmad S.

Selain itu, Direktur Politik dalam Negeri Kementerian Dalam Negari, Syarmadani, dan peneliti senior LIPI, Moch. Nurhasim, turut hadir dalam agenda tersebut.