PAW bukan solusi, parpol harus berbenah

Kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang, Tahun Anggaran 2015 telah menjadi sorotan terhadap kinerja wakil rakyat. Sebab 41 dari total 45 anggota DPRD Malang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini praktis membuat pemerintahan Kota Malang terancam lumpuh. Untuk mengantisipasinya, KPK menyarankan agar partai politik menunjuk pengganti untuk mengisi posisi para tersangka di DPRD Malang, melalui pergantian antar waktu (PAW).

PDI Perjuangan menyatakan penunjukkan PAW akan segera dilakukan. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, hal ini dilakukan agar roda pemerintahan di Kota Malang dapat terus berjalan. 

PDIP juga menerapkan sanksi pemecatan pada lima orang kadernya yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Lima orang tersebut Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Hadi Susanto, Diana Yanti, Erni Farida. 

"Hanya kami yang berani berikan sanksi pemecatan seketika. Secepatnya kami lakukan, bahkan hari ini," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partainya akan terlebih dulu melakukan pemberhentian sementara pada kadernya yang jadi tersangka di kasus ini. PPP baru akan melakukan pemberhentian tetap, setelah dua kadernya ditetapkan sebagai terdakwa. Dua kader PPP yang menjadi tersangka adalah Asia Iriani dan Syamsul Fajrih.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin, mengatakan pengisian jabatan melalui PAW setidaknya dapat menjaga laju roda pemerintahan yang tetap harus berputar. Namun hal itu tak menjamin anggota DPRD PAW tak terlibat dalam kasus korupsi, seperti para pendahulunya.

“Partai politik memang diberi kewenangan oleh UU untuk mem-PAW dalam rangka mengganti mereka yang melakukan korupsi berjamaah. Itu solusi terbaik, namun tidak menjamin korupsi akan hilang di lembaga legislatif Kota Malang tersebut,” ujarnya pada Alinea, Selasa (4/9).

Momentum berbenah

Korupsi masal yang terjadi di kota Malang itu, juga memberikan citra buruk pada parpol asal para tersangka. Karenanya partai politik seharusnya menjadikan ini sebagai memontum untuk melakukan pembenahan dan upaya bersih-bersih, agar hal serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Ujang, pimpinan parpol memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Sebab ia memiliki kuasa untuk membersihkan perilaku korup di internal maupun eksternal partainya. 

"Parpol harusnya menjadi garda terdepan dalam bersih-bersih korupsi di negeri ini,” ucap Ujang.

Hal yang sama diutarakan oleh pengamat politik SMRC, Saidiman Ahmad, yang menyatakan kasus ini harus menjadi ajang evaluasi tiap-tiap parpol. Apalagi melalui PAW, kader yang nantinya menjadi anggota DPRD pengganti harus dijamin memiliki kualitas yang lebih baik.

Ia pun menyayangkan adanya parpol yang dikuasai oleh hanya segelintir orang, bahkan oleh suatu keluarga. Padalah para pejabat elit di sebuah parpol, memiliki peran penting dalam pembentukan kualitas kader partai. 

“Ini adalah momentum yang tepat bagi partai politik untuk melakukan pembenahan yang serius, baik dalam rekrutmen calon anggota legislatif maupun kader secara umum. Oligarki di tubuh partai-partai politik memang sudah sampai ke level yang sangat berbahaya,” katanya.

Saidiman pun mengimbau partai politik agar peka dengan perkembangan para pemilih yang makin cerdas. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap partai politik menyediakan pilihan calon yang baik. 

Tidak lupa tentunya, para pemimpin partai harus bersih dan memberikan aturan-aturan, yang menjaga agar setiap kadernya tetap pada ketentuan yang ada.

“Idealnya, partai politik merespons perkembangan rasionalitas pemilih itu dengan menyajikan calon-calon kredibel. Tapi hal itu terhambat oleh besarnya pengaruh oligarki di tubuh partai politik. Saya kira reformasi besar di tubuh partai politik sudah sangat mendesak.”