sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden PKS: Pemerintah jangan lari dari tanggung jawab benahi Jakarta

Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta dengan tuntas.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 30 Des 2021 21:50 WIB
Presiden PKS: Pemerintah jangan lari dari tanggung jawab benahi Jakarta

 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, pemerintah lari dari tanggung jawab untuk membenahi Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) sebagai alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Pemerintah menjadikan alasan Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam untuk pemindahan IKN ke Kaltim. Sementara, wilayah calon IKN saat ini tak lagi bebas banjir.

"Jika alasannya menghindarkan banjir, kenapa IKN dipindahkan ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?" kata Syaikhu dalam pidato kebangsaan akhir tahun yang disiarkan akun Youtube PKS TV, Kamis (30/12) malam.

Syaikhu menegaskan, sebagai pemimpin yang baik, pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta dengan tuntas. Tidak bisa pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan permasalahan di DKI Jakarta dengan sekedar memindahkan ibu kota sebagai solusi pragmatis.

"Pemerintah harus belajar dari proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja. Ketika kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat, maka di saat itulah pemerintahan akan kehilangan rasionalitas dan hati nuraninya. Kebijakan disusun atas nilai kepentingan, bukan atas dasar nilai kebenaran," ujar dia.

Bagi PKS, lanjut Syaikhu, pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan RUU IKN. Pasalnya, RUU IKN muncul di tengah potensi hadirnya ancaman gelombang pandemi covid-19, tingkat kemiskinan yang meningkat, pengganguran yang semakin banyak, jutaan UMKM yang tutup dan gulung tikar serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali.

"RUU IKN ini tiba-tiba masuk, merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undang MD3 dan tata tertib DPR RI dalam proses pembahasan," kata dia.

Sponsored

"RUU IKN seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama. Presiden dan kabinetnya menjadikan IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan  agenda strategis bangsa yang lainnya seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal," lanjut Syaikhu.

Syaikhu menegaskan, PKS memandang bahwa pemindahan IKN bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. "Apa urgensinya IKN harus dipindahkan dalam waktu singkat. Publik jadi bertanya-tanya untuk siapa mega proyek ini dibuat. Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek IKN ini?" pungkas Syaikhu.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid