sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah pusat tolak usul Anies soal ojol boleh angkut penumpang

Ketentuan itu tertuang dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Pergub Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Kamis, 09 Apr 2020 23:25 WIB
Pemerintah pusat tolak usul Anies soal ojol boleh angkut penumpang

Pemerintah pusat menolak keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar ojek daring (online) diperkenankan menangkut penumpang saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan, Jumat (10/4). 

"Layanan roda dua berbasis aplikasi (ojek daring atau ojol, red) tidak untuk mengangkut penumpang. Ojek boleh mengantar barang, tapi tidak untuk mengantar orang," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4) malam.

Pemerintah pusat mengizinkan Jakarta menerapkan PSBB. Tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tertanggal 7 April 2020. 

Dalam huruf D angka 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB disebutkan, "Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."

Sedangkan Pasal 13 ayat (10) huruf a Permenkes 9/2020, memuat tentang pelaksanaan jaga jarak antarpenumpang dalam kendaraan umum dan pribadi. Dus, menyiratkan ojek konvensional ataupun daring tak diperkenankan mengangkut pelanggan.

Kendati begitu, Anies sebelumnya menyatakan, memperjuangkan ojek daring untuk diperkenankan membawa penumpang. Dirinya pun berkoordinasi dengan pusat dan operator atau penyedia jasa.

Namun, keinginan tersebut kandas. Ini sesuai Pasal 18 ayat (6) Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Bunyinya, "Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang."

Meski demikian, Anies mengaku, masih mengupayakannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini melobi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sponsored

"Kemarin, pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan, kita minta diizinkan. Tapi, belum ada dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Maka, kita mengatur ojek sesuai pedoman permenkes," jelasnya.

Di sisi lain, dirinya meminta warga Jakarta dan masyarakat yang beraktivitas di Ibu Kota mematuhi aturan PSBB. Pangkalnya, segala pelanggaran terancam dikenai sanksi.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana," tutup Anies. Ini sesuai bunyi Pasal 27 Pergub Jakarta 33/2020.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. PSBB adalah salah satu opsi tindakan karantina kesehatan.

Jika melanggar Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sesuai Pasal 93 UU 6/2018, disanksi pidana penjara maksimal satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Berita Lainnya

Pemkot Kediri upayakan tambah ambulans

Sabtu, 10 Jul 2021 18:32 WIB

2 varian Xiaomi Mi MIX 4 muncul di TENAA

Kamis, 29 Jul 2021 15:17 WIB

ICW: Tuntutan 11 Tahun Juliari Sangat Rendah

Kamis, 29 Jul 2021 18:48 WIB