Pemerintah salurkan bansos besar-besaran jelang Lebaran

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah Covid-19 masih menghadapi masalah. Baik berupa keterlambatan maupun ketidakmerataan pembagian.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membenarkan belum optimalnya pembagian bansos tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Muhadjir menegaskan bakal ada penyaluran besar-besaran, khususnya menjelang lebaran ini.

"Lima hari menjelang lebaran ini akan dilakukan penyaluran besar-besaran. Tadi malam sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh saya, Mesos dan Dirut PT Pos. Membahas masalah ketersediaan dana bantuan, data keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyalurannya (delivery system)," terang Muhadjir lewat pesan tertulisnya, Senin (18/5).

Agar penyaluran lebih optimal, Muhadjir menyebut bila perlu jajaran PT Pos tidak libur lebaran, untuk memenuhi target.

Mantan Menteri Pendidikan dam Kebudayaan (Mendikbud) ini mengatakan, dari sembilan juta target KPM, diharapkan bisa tersalur 8,3 juta.

"Untuk bansos dari Kemensos sekitar 80%. Sisanya adalah KPM yang berada di lokasi jauh dan sulit. Membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkau mereka," tegas Muhadjir.

Dia tidak bisa memastikan kapan penyaluran bagi KPM yang berada di lokasi jauh dapat tersalurkan. Namun, paling lama, merujuk keterangan PT Pos butuh waktu dua pekan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyoroti persoalan penyaluran bansos. Bansos mencakup BST (bantuan sosial tunai) maupun BLT Desa (bantuan langsung tunai desa).

Berdasarkan skema awal, bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan ini, disalurkan selama 3 bulan berturut-turut. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum menerima.

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai," ujar Jokowi.

Hingga hari ini, menurut Jokowi BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15%. Artinya masih ada 85% yang belum diterima oleh masyarakat. Sementara untuk Bansos Tunai juga baru kurang lebih baru 25% yang diterima oleh masyarakat. Artinya, masih ada 75% yang belum diterima mereka.

Atas dasar itu, Jokowi langsung memerintahkan Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Jokowi ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.