sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemkab Bogor janji relokasi korban longsor

Pemkab Bogor memastikan telah menyiapkan lahan untuk merelokasi warga. Usai relokasi, pemerintah daerah juga berjanji melakukan penghijauan

Syamsul Anwar Kh
Syamsul Anwar Kh Sabtu, 18 Jan 2020 19:49 WIB
Pemkab Bogor janji relokasi korban longsor
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Penambangan ilegal memicu bencana banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Bupati Bogor, Ade Yasin turut menjadi saksi menjamurnya tenda biru milik penambang emas ilegal atau gurandil saat melalukan pantauan udara bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, serta Wakapolri Gatot Eddy, Sabtu (18/1).

Usai melakukan pantauan, Ade mengaku siap untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak akibat penambangan ilegal. 

"Kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” kata Ade kepada awak media. 

Kendati akan melakukan penghijauan, Ade menyebut jajarannya akan berfokus terlebih dahulu dengan penanganan pengungsi. Terlebih saat ini masih terdapat pengungsi di beberapa titik. 

Bahkan, Ade memastikan pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama.

“Setelah persoalan relokasi warga maka kami akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” jelasnya.

Sebagai catatan, hingga hari ini jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor mencapai 17.869 jiwa. Para pengungsi tersebar di empat kecamatan yakni Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg.

Sebelumnya Kepala BNPB Doni Monardo meminta aparat penegak hukum untuk tegas dan mengimbau masyarakat  menghentikan penambangan ilegal di kawasan TNGHS. Kendati demikian, jendetal TNI bintang tiga ini meminta penanganan terhadap gurandil harus dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.

Sponsored
Berita Lainnya