Pemprov DKI terima bantuan dari Bank DKI Rp5 miliar

Gubernur DKI Anies Baswedan menerima bantuan Rp5 miliar dari Bank DKI untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Penyerahan bantuan yang diberikan perusahaan plat merah tersebut, langsung diberikan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa kepada Anies. 

Bantuan tersebut, terdiri dari partisipasi pada program kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) senilai Rp2,25 miliar, pemberian alat pelindung diri (APD) Rp844,5 juta, bantuan kemanusiaan tim medis sebesar Rp638 juta, dan program CSR sebesar Rp1,3 miliar untuk penanganan Covid-19.

"Bank DKI, menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai total Rp5 miliar untuk mendukung penanganan Covid-19 di Jakarta," kata Zainuddin di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5) malam.

Zainuddin menjelaskan, penyerahan bantuan bersumber dari donasi karyawan, Bank DKI Peduli, anggaran CSR Bank DKI, dan Unit Pelayanan Zakat Bank DKI.

Di tempat yang sama, Gubernur DKI, Anies Baswedan mengapresiasi, langkah Bank DKI yang turut membantu dalam penanganan Covid-19 di di Jakarta. Menurutnya, total bantuan yang telah diserahkan dari perusahaan plat merah itu Rp5 miliar. "Saya ucapkan terima kasih, kepada teman-teman karyawan Bank DKI, yang ikut turun tangan menyelesaikan tantangan yang kami hadapi pandemi Covid-19," kata Anies.

Anies menjelaskan, bahwa dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, Pemprov DKI menyiapkan kanal bantuan untuk memudahkan penyaluran bantuan, yakni KSBB melalui situs corona.jakarta.go.id/ksbb.

Adapun, situs tersebut yang juga dimanfaatkan Bank DKI untuk menyalurkan bantuan kepada warga Jakarta. "Kami, ingin agar saudara-saudara terbantu, terutama yang tidak memiliki tabungan yang cukup, dan pendapatan yang sifatnya harian, kemudian terhambat kehidupannya sehari-hari akibat Covid-19," ujar Anies.

Anies mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini dilakukan bertujuan untuk menghambat penularan virus Covid-19. Apabila, interaksi secara bebas diteruskan, Anies yakin penularan virus bakal terus terjadi.

Jika ada pengurangan interaksi, kegiatan ekonomi menjadi turun. "Nah ini situasi di mana, kita tidak bisa melakukan bersamaan membatasi interaksi atau membebaskan interaksi, tapi kita harus memilih," jelas Anies.

Menurutnya, DKI Jakarta lebih memilih membatasi interaksi demi kesehatan warganya. Sebab kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas dalam melayani warganya.