Pemprov Jakarta diminta batalkan lelang internet PJJ

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membatalkan lelang kuota internet guna menunjang pelaksanaan pembelajaraan jarak jauh (PJJ) saat pandemi coronavirus baru (Covid-19). Alasannya, proses pengadaannya memakan waktu.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Mohamad Taufik, berpendapat, sebaiknya program senilai Rp150 miliar itu disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga, lebih cepat terealisasi.

"KJP lebih baik dan cepat. Bisa langsung diberikan, tidak perlu lelang. Kalau memang lelang sudah jalan, segera dibatalkan," ucapnya di Jakarta, Selasa (11/8).

Pertimbangan lainnya, kebijakan lelang kuota internet bakal melahirkan monopoli. Sehingga, buruk bagi iklim ekonomi dan menggerakan perekonomian. 

"BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) bisa batalkan. Jangan buat susah orang tua, harus beli kartu perdana baru. Itu, kan, uang lagi," jelasnya.

Siswa di Ibu Kota melakukan PJJ saat pandemi per 16 Maret 2020 hingga kini. Lantaran masih tergolong zona merah Covid-19, kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum bisa dilakukan.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mengeluhkan PJJ lantaran menambah beban pengeluaran. Pangkalnya, mesti memiliki paket data internet sebagai penunjang pembelajaran. Apalagi, perekonomian tengah memburuk akibat pagebluk.

Solusi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli kuota internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menjawab persoalan. Karenanya, Pemprov Jakarta mengadakan lelang kuota internet guna menunjang PJJ.