Menko PMK: Hunian dan sekolah darurat akan dibangun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau korban bencana banjir bandang dan longsor di Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (4/1).

Menko PMK bersama Kepala BNPB Doni Monardo meninjau beberapa lokasi terdampak banjir seperti Sungai Ciberang dan sekolah SD dan SMP yang hancur disapu banjir kampung Buluhen.

Muhajir mengatakan, dalam penangan pertama harus dipastikan bahwa para korban bencana banjir mendapatkan pelayanan dasar. Terutama, kebutuhan kesehatan, makan sehari-hari, dan tempat penampungan sementara yang layak.

"Oleh karena itu, di samping tadi sudah melibatkan dinas di tingkat kabupaten, provinsi saya juga meminta dari pemerintah pusat juga dari kementerian terkait, untuk ikut ramai ramai membantu bersama. Semakin banyak yang terlibat, saya kira akan semakin bagus semangat gotong royong," katanya.

Setelah selesai penanganan kebutuhan dasar, lanjut Muhajir, baru akan mulai pembangunan permukiman sementara untuk korban terdampak banjir dan membangun akses jembatan yang terputus diterjang banjir.

"Kemudian kita akan memikirkan yang lebih, misalnya pemukiman, akses (jembatan)," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada tiga jembatan yang menyambungkan jalan utama terputus sehingga harus cepat dibangun untuk membuka daerah-daerah terisolir. Pihaknya akan meminta kepada Panglima TNI untuk membangun jembatan sementara.

"Kepala BNPB sudah berinisiatif akan minta bantuan dari panglima TNI, dari zeni bangunan untuk membangun jembatan sementara yang bisa dilalui,” kata dia.

Sekolah darurat

Sementara itu, Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Kabupaten Lebak mencari lahan untuk pembangunan sekolah sementara. Seperti diketahui, akibat bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah sekolah hanyut terseret banjir.

"Kemudian juga tadi saya sudah minta untuk mencari lahan untuk membangun sekolah darurat sementara," katanya.

Muhajir mengatakan, untuk rancangan pembangunan sekolah darurat akan, pihaknya akan meminta bantuan dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR). 

Dia menilai sekolah darurat tersebut akan bertahan hingga tiga tahun kedepan dan bisa menjadi solusi sementara agar anak-anak yang menjadi korban banjir tetap bisa sekolah.

"Walaupun namanya darurat kebencanaan tapi bisa digunakan untuk dua atau tiga tahun, itu solusi untuk sekolah yang hilang tadi, ada satu SD ada satu SMP," katanya.

Meski dalam kondisi bencana, Muhajir menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar anak-anak tetap belajar karena jika anak tidak belajar cukup lama akan susah mengembalikan keinginan anak-anak untuk bersekolah.

"Sudah terbiasa main-main tidak terkendali, untuk mengembalikkan ke proses belajar mengajar itu agak susah," katanya.