Pengamat: Inkonsistensi kebijakan pengaruhi elektabilitas

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, mengingatkan, kebijakan harga BBM premium yang berubah-ubah, bisa pengaruhi elektabilitas Jokowi.

"Dampak langsung mungkin tidak. Tetapi kalau sering miss komunikasi antar pejabat pemerintah dan itu banyak diingat masyarakat, bisa jadi mempengaruhi," kata Hendri, Kamis (11/10).

Itulah sebabnya ada baiknya pemerintah berhati-hati dalam memutuskan persoalan kebijakan besar, khususnya BBM. Sebab Hendri menilai kabinet Presiden Joko Widodo kerap berbeda pendapat dalam memutuskan kebijakan. "BBM ini hal penting, pengaruhnya besar. Jangan lah miss komunikasi, ini sudah sering, " kata Hendri.

Namun begitu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kyai Maruf Amin memberikan apresiasi atas keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga Premium. 

“Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan Pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata Hasto Kristiyanto melalui siaran persnya, Kamis (11/10). 

Sekaligus menandakan Jokowi pemimpin yang selalu mendengarkan suara rakyat. Apalagi Jokowi merupakan sosok yang senang melakukan blusukan sampai daerah paling pelosok sekalipun. 

“Tradisi blusukan yang terus dilakukan pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," sebutnya. 

Pada saat bersamaan, menurut Hasto, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat. Ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi. 

“Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," pujinya. 

Dengan demikian kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax menjadi Rp10.400/liter dari Rp9.500, dan pembatalan kenaikan harga premium, menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga BBM jenis premium batal naik. "Atas perintah dan arahan bapak Presiden, premium batal naik, " kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Kementerian ESDM masih menunggu evaluasi dari banyak hal. Salah satunya dari kesiapan PT Pertamina (Persero). 

Beberapa saat sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat menyebutkan BBM jenis Premium akan naik dari Rp6.550 menjadi Rp7.000. Hal tersebut berkaitan dengan penyesuaian harga dari BBM nonsubsidi. PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO mulai Rabu (10/10) dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB. (ant)