Penghapusan Premium harus pertimbangkan ekonomi rakyat akibat Covid-19

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyatakan, menolak rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) berjenis Premium pada awal Januari 2021. Sebab, rencana itu dinilai tak mempertimbangkan kondisi lemahnya ekonomi rakyat akibat pandemi Covid-19.

"Terkait rencana Premium dihapus 1 Januari 2021, kami PKS menentang ditengah pandemi yang sekarang ini," ujar Mulyanto, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, yang disiarkan secara virtual, Senin (23/11).

Politikus PKS itu menegaskan, pernyataan sikap itu bukan dilatari karena dirinya antipada BBM ramah lingkungan. Namun, dia meminta, pemerintah mencari solusi alternatif bila tetap ingin menghapus BBM berjenis Premium tersebut pada awal Januari 2021.

"Pemerintah haru memiliki rencana bufferingnya, mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat? Apakah kompensasi yang ada penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium," tutur dia. "Kalau itu mungkin tidak ada pertentangan dari masyarakat," lanjutnya.

Kendati demikian, Mulyanto meminta, pemerintah untuk megkaji ulang rencana penghapusan tersebut. "Jadi, betul-betul harus dikaji kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut?" tandasnya.

Sebelumnya, kabar rencana penghapusan BBM jenis Premium pada awal tahun depan diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan KLHK MR Karliansyah. Dia mengatakan, mulai 1 Januari 2021 Pertamina bakal menghilangkan Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Hal itu disampaikan setelah dirinya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina. 

"Syukur Alhamdulillah Senin lalu saya bertemu Direktur Operasi Pertamina. Beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali khususnya akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia," ujar Karliansyah dalam diskusi virtual.