sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS dorong Presiden Jokowi pimpin penanganan Covid-19

"Saatnya komando langsung diambil alih oleh Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi. Beliau punya kewenangan yang amat besar."

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 19 Jul 2021 11:08 WIB
PKS dorong Presiden Jokowi pimpin penanganan Covid-19

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambilalih komando penanganan pandemi Covid-19. Alasannya, pagebluk sudah berjalan 1,5 tahun dan Indonesia belum mampu keluar dari situasi kritis.

Apalagi dalam dua bulan terakhir, sambung dia, angka penularan dan kematian kian tinggi. Lonjakan tersebut mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19, seperti Brasil, India, dan sebagainya.

"Dari aspek pengambil kebijakan misalnya, saatnya komando langsung diambil alih oleh Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi. Beliau punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, akan jauh lebih efektif," katanya dalam keterangannya, Senin (19/7).

Di sisi lain, Mardani berpendapat, rantai komando pemerintah kerap tidak tuntas. Karenanya, perlu dirapikan dengan membentuk pusat pelayanan pandemi sehingga program vaksinasi disatukan dengan distribusi obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

"Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kabupaten, kota, kecamatan, jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah," sarannya.

Dirinya melanjutkan, kesehatan harus menjadi prioritas dalam penanganan pandemi. Lambannya pengendalian selama ini imbas fokus pemerintah tertuju pada aspek ekonomi dan politik.

"Ini mesti terus disuarakan karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non-kesehatan, seperti ekonomi, keamanan, sampai politik," tegasnya.

Dicontohkannya dengan maraknya kasus varian delta di Tanah Air. Baginya, hal tersebut terjadi lantaran tidak diantisipasi semenjak awal.

Sponsored

"Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II-2022. Berbagai bukti empiris memperlihatkan, negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85% sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target," tuturnya.

Terakhir, tandas Anggota Komisi II DPR itu, ada baiknya pemerintah tidak hanya fokus menambah kapasitas tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan penularan wabah. Namun, menggenjot upaya preventif, seperti meningkatkan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Berita Lainnya