PKS minta proses pemilihan cawagub Jakarta diawasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta publik mengawasi proses pemilihan calon wakil gubernur (cawagub). Guna memastikan prosesnya berlangsung demokratis dan adil fair.

"Kami tidak ingin (kecurangan) itu terjadi. Kami berharap, proses berjalan baik. Dan yang terpilih wakil gubernur, yang terbaik untuk warga," tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta, Mohammad Arifin, di Kantor DPW PKS Jakarta, Selasa (21/1).

PKS dan Partai Gerindra bersepakat mengusung kadernya masing-masing sebagai cawagub. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria dan bekas Anggota DPRD Jakarta, Nurmansjah Lubis alias Anca.

Pengumuman disampaikan pengurus Gerindra di "Kebon Sirih", Jakarta, Senin (20/1). Sehari berselang, dokumen disampaikan kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Arifin menambahkan, PKS ingin proses pemilihan berlangsung singkat. Mengingat nyaris dua tahun kursi DKI-2 kosong.

"Kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda-tunda. Karena bisa mengganggu kinerja gubernur," ujarnya.

Dia melanjutkan, "partai dakwah" tak berkeberatan dengan manuver Gerindra yang belakangan menyodorkan kadernya, Riza, sebagai cawagub. Sebelumnya disepakati, posisi pendamping Anies adalah hak PKS.

"Kami sangat berjiwa besar. Menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra," ucapnya.

Kendati begitu, dirinya berkeyakinan, Anca lebih unggul daripada Riza. Lantaran rekam jejaknya bersih. "Saya yakin, orang terbaik itu Pak Nurmansjah Lubis," katanya. 

Sebelum nama Riza dan Anca muncul, PKS dan Gerindra melakukan serangkaian kegiatan dalam mencari cawagub. Kemudian, disepakati dua nama dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Kendati begitu, DPRD DKI tak pernah menggolkannya. Jalan PKS merengkuh kursi wagub selalu kandas. Lantaran rapat paripurna terkait pemilihannya tidak pernah kuorum.

Bak Sinetron
Terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpandangan, berlarut-larutnya proses cawagub Jakarta bak sinetron. 

"Sudah kaya sinetron. Awalnya berkoalisi, berkomitmen. Gerindra akan menyerahkan jatah wagub ke PKS dan PKS sudah kasih nama. Tahunya, malah enggak bisa di paripurna," ujarnya.

"Enggak selesai-selesai. Padahal, mudah, enggak ribet. Harusnya, asal ada political will dari DPRD dan political will juga dari gubernur," ucap Hensat, nama panggilannya.

Dirinya beranggapan, Anies tampak menikmati kekosongan kursi cawagub. Alasannya, terlihat nyaman memainkan perannya sebagai gubernur. 

"Gubernurnya pun kelihatannya menikmati solo karir sebagai 'jomlo', sendirian, 'panggung politiknya' di Jakarta," katanya.

Akibatnya, ungkap Hensat, menimbulkan tanya bagi masyarakat. "Ada misteri apa, sih, dibalik ini? Ada hal apa yang belum dipenuhi, sehingga wagub yang mestinya jatah PKS ini tidak bisa dipilih, tidak bisa dilantik, bahkan akhirnya direbut kembali oleh Gerindra?" tutupnya.