close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (keempat kanan) beserta para kader mengangk
icon caption
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (keempat kanan) beserta para kader mengangk
Nasional
Minggu, 15 Desember 2019 19:30

PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

PKS juga meminta PPATK melacak transaksi mencurigakan pejabat di pusat.
swipe

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap secara gamblang dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan beberapa kepala daerah. 

"Jangan setengah-setengah mengungkap, tapi sampaikan sejelas-jelasnya dan sebut nama," ujarnya kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/12).

Sebelumnya, PPATK mengungkap penempatan dana dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri yang dilakukan sejumlah kepala daerah. Nilai transaksi itu setara Rp50 miliar.

Menurut Ketua PPATK Kiagus Badaruddin menyimpan duit di rekening kasino merupakan modus baru pencucian uang. "Kasino itu suatu yang baru," kata Kiagus. 

Hidayat menuntut PPATK membuka data transaksi tersebut sebagai bentuk transparansi dan komitmen lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Jangan hanya dibuat nanggung, tapi buka seterang-benderang mungkin sehingga tidak ada yang menjadi tertuduh karena menebak-nebak," ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Selain itu, Hidayat meminta supaya PPATK juga tak hanya menelusuri transaksi mencurigakan orang-orang di daerah saja. Ia berharap PPATK juga melacak transaksi-transaksi mencurigakan pejabat di pusat.

"Yang terpenting PPATK jangan terkesan seolah-olah sudah bekerja. Padahal, itu bisa saja bukan hanya kepala daerah. PPATK harus menelusurinya sampai tingkat pusat, kemudian membukanya ke publik," katanya. (Ant)

img
Christian D Simbolon
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan