Polisi tangkap 7 orang dalam aksi unjuk rasa di Papua

Polisi melakukan penangkapan terhadap tujuh orang dalam aksi unjuk rasa (unras) di Papua. Unras tersebut menuntut penolakan terhadap Otonomi Khusus (otsus) Papua Jilid II.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, penangkapan dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif. Keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak Kepolisian Ressort Kabupaten Jayapura.

"Ada tujuh orang yang ditangkap, nanti akan di release Kapolres (Kabupaten Jayapura)," kata Kamal kepada Alinea.id, Selasa (10/5).

Kamal menerangkan, aksi unras diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Deiyai.

Polda Papua dan Polresta Kota Jayapura telah melakukan patroli dan penyekatan, serta razia di beberapa titik untuk mengantisipasi berkumpulnya massa yang lebih banyak. Selain itu Polres jajaran juga menyiapkan personel gabungan untuk mengatisipasi aksi demo di wilayahnya masing-masing.

“Untuk situasi secara keseluruhan di Provinsi Papua sampai saat ini relatif aman dan kondusif, personel gabungan masih melakukan pengamanan di titik-titik kumpul massa. Di beberapa wilayah massa telah membubarkan diri dengan aman,” ucap Kamal.

Menurut dia, aktivitas masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya berlangsung aman normal. Kamal berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita hoaks.

“Mari kita cermati berita atau informasi yang beredar di media sosial dan jangan menjadi penyebar berita yang belum tentu benar atau hoaks,” tutur Kamal.

Polri turut memastikan situasi keamanan di Papua hingga kini aman dan kondusif. Namun, tidak dipungkiri, hari ini unjuk rasa (unras) memang benar terjadi dengan tuntutan menolak Otsus Papua Jilid II.

"Sejauh ini situasi di Papua aman dan tetap kondusif. Memang benar ada beberapa aktivitas unras," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Gatot Repli saat dihubungi, Selasa (10/5).

Sebelumnya diberitakan, Polda Papua membantah siaga satu personel keamanan di wilayah Papua demi menghadapi unjuk rasa (unras) yang akan berlangsung hari ini oleh Kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) hari ini.

Status siaga satu tersebut padahal tertuang dalam surat telegram Kapolda Papua yang ditandatangani Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto pada 9 Mei 2022. Surat itu menyebutkan adanya kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas unras PRP yang menolak Otsus Jilid II dan pembentukan otonomi daerah baru.

"Bukan siaga 1, kesiapsiagaan aparata kepolisian dalam memberi pelayanan keamanan kepada masyarakat, semua harus terlindungi," kata Kamal saat dikonfirmasi Alinea.id, Selasa (9/5).

Untuk diketahui, dalam surat telegram yang beredar disebutkan, seluruh jajaran wajib menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat atas aksi unras tersebut. Lalu, mengatasi terjadinya peristiwa kontijensi konflik sosial yang memerlukan kesiapan satuan yang berkekuatan cukup dan siap bergerak dengan cepat. Kemudian, disampaikan bahwa hari ini sampai dengan 11 Mei 2022 seluruh jajaran Polda Papua dinyatakan dalam status siaga satu sejak pukul 00.00 WIT.