PPATK diminta ungkap pemilik rekening kasino kepala daerah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk mengungkap dengan jelas identitas kepala daerah yang menempatkan dana dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri.

"Saya kira itu harus diusut tuntas. PPATK harus menjelaskan lebih clear, dana itu dana apa dan siapa punya," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

Di saat bersamaan Polri juga harus menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oknum kepala daerah tersebut.

"Saya kira aparat penegak hukum juga sudah harus bisa masuk untuk meneliti. Menurut saya itu tidak wajar," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar itu tidak mau menduga-duga apakah dana tersebut milik pribadi kepala daerah atau dana daerah yang sengaja diputar untuk kepentingan pribadi.

"Itu yang harus dijelaskan PPATK. Tetapi dana apa pun itu, baik itu milik pribadi atau berasal dari pemerintah daerah, diputar ke dunia seperti itu merupakan sesuatu yang tidak baik," jelasnya.

Disisi lain, dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusut kepala daerah yang dimaksud. Termasuk menindaknya secara tegas.

"Kemendagri harus mencari tahu dan kemudian memberikan pembinaan kepada kepala daerah. Khususnya terkait dengan tugas dan fungsi kepala daerah untuk memajukan daerah, bukan main di kasino," pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta PPATK mengungkap gamblang dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang menempatkan dana berbentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri.

"Jangan setengah-setengah mengungkap, tetapi sampaikan sejelas-jelasnya dan sebut nama," ujarnya ditemui usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada yang menjadi tertuduh.

Bahkan, jika ada yang berlatar politikus atau berasal dari partai politik tertentu, maka harus diungkapkan dan disampaikan, termasuk menindaklanjutinya ke langkah hukum jika ada pelanggaran hukum di sana.

Selain itu, politikus yang akrab disapa HNW tersebut juga meminta PPATK tak hanya menelusuri keterkaitan orang-orang di daerah, tetapi juga tingkat pusat.

"PPATK jangan terkesan seolah-olah sudah bekerja, padahal itu bukan hanya kepala daerah. PPATK harus menelusuri sampai tingkat pusat, kemudian membukanya ke publik," katanya.

Dugaan kepala daerah menyimpan uang di kasino luar negeri diungkap Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin saat menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK sepanjang 2019.

Kiagus menyebutkan PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12). (Ant)