sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PPKM tidak efektif, pemerintah diminta lakukan lockdown

Kebijakan yang selama ini diambil pemerintah terkesan setengah hati.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 02 Feb 2021 08:41 WIB
PPKM tidak efektif, pemerintah diminta lakukan <i>lockdown</i>

Pemerintah diminta mencari terobosan guna menekan angka kasus Covid-19 apabila pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) dianggap tidak efektif. 

"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur?" kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, dalam keterangannya, Selasa (1/2). "Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh." 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lalu menyarankan pemerintah melakukan karantina wilayah (lockdown) secara penuh dan fokus membenahi sistem kesehatan. "Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya."

Dia mendorong demikian lantaran upaya yang selama ini diambil tidak berdampak nyata. Alasannya, setengah hati memperkuat sistem kesehatan karena juga cenderung menjaga perekonomian.

"(Hasilnya) membawa kita pada situasi sulit, di mana pandemi tidak terkendali dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi," ucapnya.

Pemerintah pun diminta meningkatkan kapasitas pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan perawatan (treatment) serta mengetatkan protokol kesehatan (prokes) berupa menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan memakai masker (3M). "Jangan sampai longgar,” tegas Netty. 

Dirinya lantas mencontohkan dengan strategi India menangani pandemi. Menurutnya, "Anak Negeri Benua", yang memiliki populasi 1,3 miliar jiwa, tergolong sukses mengendalikan laju penularan Covid-19 karena tingkat pengetesannya tinggi.

"India mampu melakukan testing hingga mencapai 197 juta orang dilanjutkan dengan tracing dan treatment yang benar. Jadi, tidak heran kalau angka Covid-19 di sana terus turun," tutupnya.

Sponsored

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengakui penerapan kebijakan PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Pertimbangannya, mobilitas penduduk masih tinggi.

Oleh karena itu, dia memerintahkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melibatkan pakar epidemiologi. Tujuannya, dapat mendesain kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam menangani pandemi.

Berita Lainnya