Presiden harap KY jamin rekam jejak calon hakim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial (KY) menjamin ketersediaan hakim agung hingga hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) serta para hakim berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan profesional.

"Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat, dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi," katanya dalam sambutannya secara daring dari Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (9/3).

Presiden Jokowi mengingatkan, keberhasilan KY meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting. "Untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat."

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, saat ini dibutuhkan strategi progresif guna mengatasi defisit hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA dan hakim tata usaha negara perkara pajak. Mereka dinilai memiliki peran vital dalam memastikan terlindunginya penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengapresiasi KY karena dinilai berhasil membangun tradisi transparansi kepada masyarakat secara melalui penyampaian laporan tahunan. KY pun dianggap terbuka atas berbagai masukan.

Menurutnya, transparansi, partisipasi, dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di tengah harapan publik kepada institusi negara yang meningkat.

"Komisi Yudisial juga dituntut harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan," jelasnya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).

Apresiasi juga diberikan atas terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA, terutama dalam mencari solusi apabila ada perbedaan pendapat, termasuk dalam pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan.

"Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat," bebernya.

Karenanya, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung setiap langkah KY dalam meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan mengembangkan pelayanan berbasis digital. Dalam proses rekrutmen hakim hingga pengaduan daring, misalnya.

"Komisi Yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga," tuturnya.