Presiden Joko Widodo "kulo nuwun" ke tokoh adat Kaltim

Presiden Joko Widodo menyampaikan permisi (kulo nuwun) ke tokoh adat Kalimantan Timur terkait dengan perpindahan ibu kota negara ke wilayah provinsi tersebut.

"Tadi dengan para tokoh-tokoh di Kalimantan Timur saya menyampaikan permisi, ketuk pintu, tuk tuk tuk, 'kulo nuwun', bahwa setelah keputusan pemindahan ibu kota, kami ingin masuk ke Kukar (Kutai Kartanegara) dan PPU (Penajam Paser Utara)," kata Presiden Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12).

Pertemuan tersebut berlangsung di restoran di Balikpapan selama sekitar 30 menit. Presiden Jokowi bertemu dengan 30-an tokoh adat Kalimantan Timur.

"Para tokoh menyampaikan selamat datang dan mempersilakan kami untuk segera dimulai (membangun). Hanya tadi ada beberapa usulan pembangunan universitas, perguruan tinggi. Saya kira itu jadi bagian rencana, sehingga tidak masalah," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa memiliki pusat inovasi, riset, dan teknologi kelas dunia seperti "Silicon Valley" di Amerika Serikat.

Rencananya, salah satu klaster di ibu kota negara baru akan ditujukan sebagai pusat inovasi tersebut.

Selain klaster untuk riset dan teknologi, di ibu kota negara baru akan dibangun klaster-klaster lainnya, yaitu klaster pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Presiden menegaskan di ibu kota baru juga tidak akan ada klaster untuk industri atau pabrik.

"Jadi tidak ada yang namanya pindah ibu kota, nanti di ibu kota ada pabriknya seperti kanan kiri Jakarta. Mungkin ada tambahan satu nanti financial center, pusat keuangan," jelasnya.

Untuk klaster pendidikan, Presiden ingin agar universitas yang ada merupakan universitas kelas dunia. Untuk membangun klaster pendidikan tersebut, ia berharap ada kerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi lokal.

"Nanti klaster pendidikan ini kita harapkan ada sebuah kerja sama universitas, atau institut, atau perguruan tinggi di lokal yang akan kami carikan partner karena memang yang ingin dibangun di sini adalah universitas yang dunia dan tidak hanya satu. Mohon maaf tidak hanya satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima," ungkapnya.

Demikian juga dengan klaster kesehatan, Presiden ingin agar dibangun rumah sakit kelas dunia. Menurutnya, kawasan ibu kota baru akan dirancang sebagai kawasan bersih dengan penggunaan mobil pribadi yang sedikit.

"Pertama memang di situ nanti tidak banyak mobil, tetapi yang banyak adalah orang berjalan kaki. Kalau orang tidak suka berjalan kaki, yang kedua adalah naik sepeda. Kalau enggak mau naik sepeda, harus mau naik transportasi umum," kata Presiden.

LSM sebut pemindahan ibu kota bukan keputusan publik

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah membeberkan temuan aliansi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pertama, pihaknya menyimpulkan rencana tersebut bukan keputusan publik.

Masyarakat dinilai tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan itu. Presiden Jokowi mengambil keputusan secara sepihak.

Kedua, di atas lahan sekitar 180 ribu hektare, ternyata bukan lahan kosong, melainkan sudah dikuasai pengusaha.

"Di atasnya sudah ada pemilik, penguasa lahan, pemilik konsesi. Di dalam laporan ini kami melaporkan 162 pemilik konsesi, dan 148 di antaranya itu adalah konsesi pertambangan batu bara. Sisanya adalah konsesi sawit, hutan tanaman industri, juga HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan properti," ujar Merah di Jakarta, Selasa (17/12).

Dengan fakta tersebut, Merah mengatakan dana sebesar Rp466 triliun yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota baru, hanya menguntungkan oligarki, yang memiliki konsesi lahan.

Setidaknya ada nama Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo, Reza Herwindo putra Setya Novanto, Yusril Ihza Mahendra, sampai Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemilik konsesi di Kaltim .

Keuntungan yang bisa didapat oligarki bisa berupa kompensasi, pemutihan kesalahan karena meninggalkan 94 lubang tambang, sampai kompensasi pemberian konsesi di tempat lain.

Sementara Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi, mengatakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menimbulkan efek domino kerusakan lingkungan di daerah atau provinsi lain.

Kerusakan lingkungan tentu menyasar wilayah ibu kota baru. Sebab, akan terjadi fragmentaris ekosistem.

"Akan ada banyak wilayah yang berubah fungsi kawasan, misalnya hutan yang menjadi penyokong kehidupan akan berubah menjadi peruntukan lain," kata Zenzi di Jakarta, Selasa (17/12).

Dampak lainnya adalah pembenahan Jakarta diprediksi akan ditinggalkan. Apabila tetap dilakukan, pemerintah tidak akan serius membenahi Jakarta.

Untuk daerah atau provinsi lain, kerusakan lingkungan bisa disebabkan tukar guling dari pemilik konsesi yang lahannya digunakan untuk ibu kota baru.

"Maka dampak akan muncul di wilayah baru. Baik itu terhadap hutan, masyarakat, maupun lingkungan," jelas dia.

Masyarakat adat juga menjadi kelompok yang dirugikan. Zenzi berpendapat demikian, sebab mereka akan kehilangan hak dan identitas. Ihwal itu karena identitas masyarakat adat melekat pada teritorinya.

"Ketika teritori mengalami degradasi atau mengalami penyempitan, maka identitas mereka akan terhapus. Dia sebagai masyarakat adat, itu masih (statusnya). Tetapi, identitas dalam konteks kulturnya akan luntur," jelas dia. (Ant)