Presiden minta pemeriksaan PCR dinaikan 20 ribu per hari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR.

Saat ini kemampuan pemeriksaan sudah mencapai 11 ribu per hari, sesuai target presiden beberapa minggu lalu. Presiden meminta kemampuan digenjot jadi 20 ribu PCR per hari.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, permintaan presiden disampaikan dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 hari ini.

"Bahkan beliau menyampaikan, mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu (per hari),” jelas Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu PCR per hari.

Jika sudah tercapai, kata dia seperti disitat dari setkab.go.id, selanjutnya akan bergerak target 30 ribu per hari seperti permintaan presiden.

Selain pelacakan secara agresif menggunakan teknologi informasi, kata Muhadjir, saat ini perlu membangun industri terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR. Misalnya cotton swab tips, dan viral transport medium.

Sebab, saat ini terdapat puluhan alat atau piranti tes dengan merek berbeda-beda. Ini menyulitkan penanganan di lapangan. Seringkali antara medium pengangkut virus dengan reagen ekstraksinya tidak cocok karena mereknya berbeda.

"Ini menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujar Muhadjir.

Pihaknya akan menyederhanakan alat atau piranti tes. Semakin sedikit merek, kata Muhadjir, akan lebih mudah untuk penanganan.

Presiden, kata Muhadjir, juga mendorong agar PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak tergantung piranti tes dari impor.

Menurut Muhadjir, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu memproduksi colok untuk hidung dan tenggorokan. PCR sudah bisa diproduksi, tapi colok ini belum.

“Karena itu, presiden juga meminta untuk bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri yang kualitasnya sudah teruji secara medis,” ungkap Muhadjir.

Rekrutmen relawan

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyetujui rekrutmen sukarelawan agar membantu pelacakan (tracing) masif. Relawan, terutama mahasiswa S2 jurusan biologi molekuler, keperawatan, kebidanan, dan kesehatan masyarakat.

Rekrutmen relawan besar-besaran ini penting karena mereka akan bekerja secara sif atau bergantian. Karena jumlah relawan terbatas, pelacakan selama ini tidak bisa maksimal. Ia memastikan, relawan akan mendapatkan pelatihan intensif sebelum ditugaskan.

Muhadjir juga menjelaskan perlunya menyelesaikan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19. Presiden, kata dia, meminta jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK segera memperbaiki data itu.

“Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Kita terus benahi masalah data ini. Tentu butuh waktu,” jelasnya.

Data pasien harus tetap dilindungi sesuai undang-undang. Tetapi data dapat digunakan untuk analisis sebagai dasar pengambilan keputusan.

Muhadjir juga memaparkan permintaan Presiden agar Gugus Tugas dan semua pihak konsentrasi menangani tiga provinsi yang terjadi lonjakan Covid-19. Yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Produksi vaksin

Terkait vaksin, Muhadjir menjelaskan, Indonesia harus mandiri. Ditargetkan Indonesia bisa memproduksi vaksin Covid-19 akhir tahun ini.

“Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya tim peneliti kita bergerak untuk mencari, untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri,” ujar Muhadjir.

Sekarang, kata dia, ada 147 pihak di seluruhnya dunia yang bergerak untuk menemukan vaksin Covid-19. Jika sudah ditemukan, pertama-tama mereka pasti akan menggunakan untuk kebutuhan sendiri.

“Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang mau tidak mau (mesti divaksin). Tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor. Kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri,” pungkas Muhadjir.