Rapid test tak efektif, kapan pemerintah Jokowi serius tangani coronavirus?

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai masih kurang sigap menangani penyebaran coronavirus di Tanah Air. Padahal kasus penularan terus meningkat dan persentase tingkat kematian tinggi secara global.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemerintah masih gagap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Upaya penanganan yang dilakukan terkesan lamban.

"Hingga saat ini belum optimal. Pemerintah ini memang ada kesan lambat. Agak keteteran penanganannya. Gagap lah bahasanya," kata Trubus saat dihubungi jurnalis Alinea.id di Jakarta, Kamis (26/3).

Bagi dia, penanganan pasien positif corona pun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Trubus menyebut langkah yang dilakukan pemerintah hanya formalitas agar tak terkesan membiarkan rakyatnya kesakitan hingga menyerah pada kematian. 

Penilaian tersebut berdasarkan adanya rumah sakit yang tak memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam menangani pasien Covid-19.

Langkah pemerintah untuk melakukan deteksi dini penyebaran coronavirus melalui rapid test juga mengindikasikan upaya setengah hati. Padahal, pemerintah sudah melakukan pengadaan sebanyak 125 ribu rapid test kit untuk didistribukan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

"Rapid test itu kan tidak bisa mendiagnosis orang sakit kan. Hari ini diperiksa terus hasilnya negatif, bisa saja besok positif," kata Trubus.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui deteksi corona melalui rapid test tak bisa dilakukan dalam satu kali pengujian. Sebab metode ini tidak secara langsung mengecek keberadaan virus, melainkan sekedar tanda keberadaan virus yang ditunjukkan oleh adanya antibodi dalam tubuh.

Jika pemerintah tak segera mengubah pola penanganan Covid-19, kata Trubus, jumlah pasien terinfeksi diyakini akan melonjak tajam. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat muslim akan merayakan Idulfitri yang diikuti dengan tradisi mudik ke kampung halaman masing-masing. 

Ihwal hal ini, kata dia, pemerintah juga tak tegas melarang aktivitas mudik. Padahal hal ini akan meningkatkan potensi penyebaran dan penularan coronavirus ke seluruh pelosok tanah air. 

Jika hal ini terjadi, Trubus yakin, jumlah kematian akibat coronavirus bakal mengalami peningkatan signifikan. Sebab bukan hanya belum ada obatnya, fasilitas dan tenaga medis yang tersedia untuk menangani pasien terinfeksi juga terbatas.

"Itu jelas. Otomatis itu. Karena kalau kita melihat kasus yang sembuh dengan meninggal, lebih banyak yang meninggal. Perbandingan rasionya saja kecil," ucap dia.

Karena itu, Trubus meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan terukur dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya dengan kebijakan kolaboratif yang melibatkan banyak unsur.

"Kebijakan itu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat bersama-sama. Jadi kebijakan kolaborasi adalah kebijakan yang menekankan kepada peran serta masyarakat," katanya.

Di samping itu, Trubus meminta pemerintah dapat fokus menyosialisasikan pencegahan secara masif di daerah. "Artinya, dapat meminta peran serta tokoh agama dan ulama, termasuk RT/RW, dan kepala desa, dilibatkan untuk mencegah virus ini," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih. Baginya, setiap unsur mempunyai peran berbeda dalam menangani bencana ini. 

"Misalnya, petugas kesehatan perannya di baris depan. Pihak pemerintah dan swasta, itu perannya juga penting dalam mem-backup, men-support kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit," kata dia kepada reporter Alinea.id.

Daeng mengakui penanganan coronavirus yang dilakukan pemerintah terkesan lamban. Namun, kata dia, hal ini wajar dan tak perlu dipersoalkan lantaran pemerintah telah berupaya maksimal menangani keadaan darurat ini. 

"Masyarakat harus menyadari bahwa kasusnya kan berlimpah. Karena berlimpah, kapasitas rumah sakit itu kan terbatas. Karena ini kondisinya emergency, fatal, banyak, jadi masyarakat harus memahami kondisi seperti itu," katanya.

Karena itu, dia kembali mengingatkan agar semua pihak dapat saling membantu dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Jika tidak, lonjakan kasus virus yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, China, tidak akan teratasi dengan maksimal.

"Pemerintah maupun non-pemerintah harus gotong royong. Kalau tidak gotong royong dengan kondisi darurat bencana seperti ini, itu tidak akan tertangani dengan baik," ucap Daeng. 

Hingga Kamis (26/3), terdapat 103 kasus baru positif Covid-19 hingga totalnya menjadi 893 kasus. Tercatat sebanyak 20 kasus kematian baru hingga hari ini, sehingga secara keseluruhan terdapat 78 kasus meninggal.

Sementara itu, pasien sembuh tercatat hanya terjadi pada empat kasus. Dengan demikian, terdapat total 35 orang yang sembuh dari penyakit ini sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah.