Sarat politik, Gerindra tolak wacana Pansus Banjir Jakarta

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir. Karena dianggap sekadar "akrobatik" politik.

"Tim pansus ini, kan, 'genit-genitnya' saja. Politik," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Syarif, di kantornya, Jumat (10/1).

Dia berpandangan, wacana pembentukan pansus tak urgen. Lantaran seluruh data terkait bencana hidrometeorologi pada awal 2020 itu telah komplet.

"Apa yang mau dipansuskan? Apa yang mau dicari? Orang data-data sudah lengkap," ucap Sekretaris Komisi D DPRD Jakarta ini.

Menguras energi legislatif. Alasan lain dirinya menolak pembentukan pansus. Mengingat masih banyak tugas prioritas DPRD yang mesti segera dilaksanakan.

Sebaiknya, menurut Syarif, dewan mengadakan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Guna mencari tahu pangkal dan solusinya.

"Kumpul dengan SKPD. Dicari penyebab dan cara ke depan supaya tidak terulang banjir seperti sekarang," ujarnya.

Banjir sempat menggenangi beberapa wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) sejak awal tahun. Imbas hujan deras pada 31 Desember 2019-1 Januari 2020.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Basri Daco, lantas mengusulkan pembentukan Pansus Banjir. Guna mengetahui pasti pangkal bencana hidrometeorologi itu.

"Kalau perlu, kita kumpulkan para ahli, akademisi. Untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab banjir dan apa solusinya," ujarnya kala mengunjungi korban banjir di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1).

Hingga kini, sebanyak enam dari sembilan fraksi di Kebon Sirih menyetujui wacana tersebut. Detailnya: Fraksi Golkar, NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP).