Survei SMRC: Pemilih PKS dan Demokrat nilai subsidi BBM tidak adil

Survei Saiful Mujani Research and Consluting (SMRC) menyebutkan, mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang tahu bahan bakar minyak (BBM) disubsidi menilai tidak adil orang yang mampu dan tidak mampu sama-sama mendapatkan subsidi tersebut.

Pandangan pemilih PKS dan Demokrat sama seperti penilaian pemilih partai lain yang umumnya menilai subsidi BBM tersebut tidak adil.

Survei SMRC menunjukkan bahwa dari yang tahu mengenai subsidi BBM, 90% pemilih PKS menilai hal itu tidak adil. Yang menyatakan adil hanya 10%.

Demikian pula dengan pemilih Partai Demokrat, 70% menyatakan subsidi BBM yang dinikmati orang mampu dan tidak mampu itu tidak adil, hanya 30% yang menilai hal tersebut adil.

Pandangan pemilih kedua partai oposisi ini sama dengan pandangan umumnya pemilih dari partai-partai lain yang menilai subsidi BBM tersebut tidak adil.

Sebanyak 67% pemilih PKB yang mengetahui subsidi BBM menyatakan hal itu tidak adil, Gerindra 56%, PDIP 56%, Golkar 53%, Nasdem 66%, PPP 100%, dan PAN 84%.

"Umumnya semua pemilih partai menyatakan tidak adil orang mampu dan tidak mampu sama-sama mendapatkan subsidi BBM," kata pendiri Direktur Eksekutif sekaligus pendiri SMCR, Saiful Mujani dalam paparan survei pada Sabtu (10/9).

Pandangan yang menganggap subsidi BBM tidak adil dari para pemilih PKS dan Demokrat ini menarik karena kedua partai menyatakan secara terbuka menolak kebijakan pengurangan subsidi BBM.

"Ini menunjukkan bahwa pandangan elite yang menentang pengurangan subsidi BBM tersebut sebetulnya tidak konsisten dengan konstituen mereka," ujar Saiful.

Saiful menyatakan bahwa ada kecenderungan partai oposisi akan selalu menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah apa pun substansinya. Sikap politik semacam itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari mekanisme kontrol dari partai-partai oposisi.

Hanya saja, menurut Saiful, harus diperhatikan bahwa ternyata pemilih mereka bisa saja memiliki pandangan yang berbeda, seperti dalam kasus subsidi BBM. Menurut Saiful, perbedaan pandangan antara elite dan massa pemilihnya ini bisa berpengaruh negatif pada partai-partai tersebut.

Lebih jauh, Saiful menyatakan bahwa perbedaan sikap elite dan massa partai ini juga bisa menunjukkan bahwa para elite tersebut gagal dalam melakukan sosialisasi.

Dalam banyak kasus di negara lain, lanjut Saiful, untuk mengambil sikap terhadap sebuah kebijakan, biasanya mereka melakukan diskusi terlebih dahulu di tingkat komunitas pemilih mereka. Hasil diskusi di tingkat komunitas itu kemudian dibawa ke atas untuk  dijadikan acuan sikap partai, karena mereka loyal pada konstituen.

Sementara di Indonesia, dua partai penentang utama kebijakan pengurangan subsidi BBM justru memiliki pendukung yang mayoritas menyatakan tidak adil orang yang tidak mampu dan yang mampu sama-sama mendapatkan subsidi BBM.

"Representasi atau keterwakilan sikap terhadap sebuah kebijakan di tingkat massa itu penting, apakah mereka (elite) bersuara mencerminkan sikap pendukung mereka atau tidak," kata dia.

Namun, meski mayoritas pemilih partai yang tahu subsidi BBM menyatakan hal itu tidak adil, tapi jumlah warga yang tahu masih relatif sedikit. Ini, kata Saiful, adalah petunjuk bahwa pemerintah sejauh ini kurang berhasil melakukan sosialisasi bahwa BBM itu disubsidi.

"Kalau orang tahu ada subsidi, sebagian besar menyatakan hal itu tidak baik atau tidak adil," pungkasnya.

Survei SMRC digelar secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).