Tak larang mudik, pemerintah sebar luaskan corona secara sistematis

Keputusan pemerintah untuk tidak melarang aktivitas mudik 2020 menjadi kontraproduktif terhadap upaya penanganan Covid-19. Perpindahan orang beserta barang yang telah menjadi tradisi tahunan di Indonesia, justru membuka lebar-lebar potensi penularan corona di seluruh wilayah tanah air. Apalagi jika pemerintah daerah tak dibekali fasilitas tambahan untuk menghadapi para pemudik yang berpotensi besar membawa virus tersebut ke daerah.

"Ini sebenarnya pemerintah secara sistematis melakukan penyebar luasan virus Covid ini, dengan secara sengaja menyebarkan virus covid ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, saat dihubungi jurnalis Alinea.id di Jakarta, Kamis (2/4).

Bagi dia, penetapan para pemudik dalam status orang dalam pemantauan atau ODP tidak akan memberi dampak apapun. Apalagi, Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kebijakan tersebut hanya menyertakan imbauan agar para pemudik melakukan isolasi mandiri. 

Imbauan tersebut terkesan basa-basi karena diyakini tak akan benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, tak ada upaya pengawasan untuk memastikan masyarakat menjalankan isolasi.

"Kita juga tahu kalau orang mudik dalam rangka lebaran itu enggak mungkin karantina. Orang mudik itu kan tujuannya ingin bertemu keluarganya. Silaturahmi," kata Hidayati.

Dia juga menilai keputusan tidak melarang mudik tak sejalan dengan keinginan untuk mempertegas pelaksanaan physical distancing, yang juga disampaikan Presiden Jokowi dua hari sebelumnya. Permintaan tersebut disampaikan saat Jokowi mengumumkan penetapan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam menangani coronavirus. 

Hidayati mengatakan, dua sikap yang bertolak belakang ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tak punya arah yang jelas untuk mengatasi pandemi Covid-19. Padahal, pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman wabah yang saat ini terjadi. 

"Nanti kalau orangnya sakit, pemerintah tinggal salahin deh. 'Salah sendiri. Sudah dibilang suruh karantina.' Padahal pemerintah tahu gak, mereka pulang kampung itu karantina diri. Di sisi lain, pemerintah juga menunjukan ingin lari dari tanggungjawabnya," katanya.

Ledakan pasien tak teratasi

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengatakan, tak adanya larangan mudik akan membuka lebih lebar terjadinya ledakan pasien Covid-19. Apalagi, terdapat sejumlah tradisi yang menjadi ruang berkumpulnya banyak orang saat mudik di kampung halaman masing-masing.

Kondisi ini diyakini akan menimbulkan ledakan jumlah pasien terinfeksi coronavirus. Selain itu, penanganannya diprediksi tak akan optimal mengingat fasilitas medis di daerah masih terbilang rendah.

"Jadi kawan-kawan di puskesmas daerah tujuan mudik itu, obatnya dilengkapi, alat periksa kayak rapid test dilengkapi, kemudian APD (alat pelindung diri) dilengkapi. Harus begitu. Kalau enggak begitu, enggak bisa kerja itu kawan-kawan medis," kata Daeng.

Di samping itu, dia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan lokasi khusus untuk menjadi tempat isolasi para pemudik yang ditetapkan berstatus ODP. Dana desa dapat menjadi salah satu sumber untuk mendukung penyediaan tempat tersebut. 

"Lebih baik masing-masing desa menyediakan tempat seperti sekolah dan dimodifikasi. Dibantu dengan dana desa tempat tertentu, diawasi, dan difasilitasi bersama-sama," kata Daeng.

Keputusan untuk tak melarang mudik disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi mudik di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4). Para pemudik hanya diminta untuk menjalani isolasi mandiri di kampung halamannya, untuk menghindari penularan coronavirus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tersebut diambil atas kesadaran bahwa pemerintah tak bisa melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Karena itu, pemerintah hanya memberikan imbauan agar tetap berada di wilayah domisili saat ini.

"Pertimbangan utamanya, orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadarannya, kalau anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Kalau bawa penyakit, yang di daerah bisa meninggal, bisa saja itu keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut usai rapat dengan Presiden.

Dia mengatakan, pemerintah akan menyiapkan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mudik. Kompensasi yang akan diberikan berupa instrumen jaring pengaman sosial atau social safety net. 

"Ini supaya ekonomi tidak mati. Setelah kami hitung, ini pilihan terbaik," katanya.