Terdampak Covid-19, Gapensi minta denda keterlambatan pekerjaan proyek dihapus

Meluasnya penyebaran virus SARS-CoV-2 di Indonesia berdampak buruk pada sektor konstruksi. Karena itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah mengeluarkan regulasi untuk perpanjangan waktu pekerjaan sampai melampaui tahun anggaran.

"Termasuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan dampak pandemi Covid-19," pinta Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z. Hartawai, dalam keterangan persnya, yang diterima Alinea.id, Kamis (2/4),

Soal eskalasi harga satuan item pekerjaan, menurutnya, juga harus dilakukan penyesuaian. Disarankan terdapat addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan).

Penyesuaian tersebut setidaknya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Sehingga, pekerjaan dilakukan sesuai SOP dan Protokol Pencegahan Covid-19 di setiap proyek.

Karena itu, pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penundaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari DAK Fisik. Namun, tetap melanjutkan proyek bernilai di bawah Rp10 miliar yang diperuntukkan skala kecil dan UMKM.

"Gapensi mengusulkan untuk belanja modal fisik yang direalokasi hanya untuk proyek multiyears.  Di mana asas manfaat dari kegiatan tersebut belum bisa sesuai target atau berfungsi tahun ini," tegas Iskandar.

Di sisi lain, dirinya mendorong penurunan suku bunga modal kerja konstruksi diiringi dengan restrukturisasi kredit dan penundaan bayar pokok sesuai skala usaha. "Ini berlaku untuk angsuran leasing alat berat konstruksi," katanya.

Iskandar berharap, seluruh saran Gapensi itu diterima pemerintah. "Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan Covid-19 serta mendorong bangsa ini untuk terus bergerak maju," tandas dia.