logo alinea.id logo alinea.id

Sudah tiba di DPR, massa buruh akan ke Istana tagih janji Jokowi

Buruh menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ayu mumpuni Akbar Ridwan
Ayu mumpuni | Akbar Ridwan Rabu, 02 Okt 2019 12:00 WIB
Sudah tiba di DPR, massa buruh akan ke Istana tagih janji Jokowi

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi, telah tiba di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Massa akan bergerak ke Istana Merdeka untuk menagih janji pada Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa ini. Salah satunya, ihwal penerbitan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Menurut Riden, menjelang hari buruh dunia pada 1 Mei 2019 lalu, Presiden Jokowi telah menyatakan akan merevisi aturan tersebut. Namun hingga saat ini, Jokowi belum menunaikan janjinya tersebut. 

"Sekarang sudah bulan oktober, tanda-tanda direvisi belum ada. Kami menagih janji," katanya di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10).

Selain itu, massa juga membawa dua tuntutan lain dalam aksi kali ini. Pertama, buruh menolak keras rencana pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang hendak merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, buruh menolak keras kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Riden, kenaikan BPJS Kesehatan saat ini tidak relevan lantaran daya beli masyarakat sedang lesu.

"Daya beli masyarakat sangat turun, (sehingga) sangat tidak tepat bagi pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan," ucap dia.

Riden juga mengatakan, aksi buruh ini tidak hanya dilakukan di Jakarta. Para buruh yang berada di bawah KSPI menggelar aksi unjuk rasa serentak di berbagai daerah lain. 

Sponsored

"Kami dari KSPI melakukan aksi di 12 Provinsi di seluruh Indonesia, bermula dari Aceh sampai ke timur Gorontalo," katanya. 

Kedatangan ribuan orang buruh ke Gedung DPR sempat membuat jalan Gatot Subroto, mulai dari Semanggi hingga di depan Restoran Pulau Dua, tersendat. Polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas agar warga dapat tetap menjalankan aktivitasnya.

Kepala Penegakan Hukum Sub-Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir mengatakan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan di enam jalur jalan. Saat ini, baru satu jalur yang telah diberlakukan pengalihan arus. 

"Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional, lihat situasi. Kalau saat ini sudah ditutup di Pulau Dua," kata Nasir. 

Pihaknya juga telah menyiapkan 262 personel polisi lalu lintas untuk mengamankan jalan di sekitar lokasi aksi. 

Adapun enam jalur yang akan diterapkan kebijakan rekayasa lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladogi, diarahkan belok kiri ke Gerbang Pemuda.

2. Jalan Gerbang Pemuda arah ke kiri ke Jl Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda di kolong Ladogi, atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur, atau ke Bendungan Hilir.

3. Jalan Gerbang Pemuda arah ke Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke ke Jl Asia Afrika, terus ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuwono.

4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar, ke arah Jalan Gerbang Pemuda, putar balik di bawah Ladogi.

5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di traffic light Palmerah, diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama, dan belok kiri ditutup.

6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti ditutup, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.