TNI-Polri akan dikerahkan agar warga Jatim patuhi protokol kesehatan Covid-19

Pemerintah berencana mengerahkan pasukan bantuan dari unsur TNI-Polri untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Hal ini lantaran jumlah kasus di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, meski pun sebagian wilayahnya telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB.

"Perlu unsur Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) 2 diperbantukan untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk menata kembali sehingga upaya gugus tugas provinsi bisa mendapatkan dukungan penuh dari unsur TNI dan juga Polri di daerah," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor BNPB Jakarta Timur, Senin (NTT).

Pengerahan militer dalam penanganan Covid-19 di Jatim, dilakukan untuk merespons peningkatan jumlah kasus positif di wilayah tersebut. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, mengalami peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 meski sudah menerapkan PSBB sejak 28 April 2020.

Sebelum PSBB terhitung dari 20-27 April, jumlah kasus di Surabaya tercatat sebanyak 74 kasus namun saat pelaksanaan PSBB dari 28 April-7 Mei, Surabaya mengalami penambahan sebanyak 218 kasus.

Kehadiran aparat TNI-Polri di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, tingkat penyebaran corona dapat dikendalikan.

"Kogabwilhan 2 ini diharapkan bisa memanfaatkan unsur-unsur TNI yang ada di Jawa Timur, khususnya jajaran dari Korps Marinir. Diharapkan kehadiran unsur marinir di tengah masyarakat bisa mengajak masyarakat, tidak perlu sampai ada langkah-langkah penegakan hukum yang berlebihan, tapi masyarakat diajak patuh dan sukarela menaati protokol kesehatan," kata Doni menguraikan.

Jawa Timur menjadi perhatian karena jumlah kasus positif corona di wilayah tersebut justru mengalami peningkatan setelah di sebagian wilayahnya diterapkan PSBB. Saat ini, PSBB diterapkan di Surabaya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Sejauh ini, ada empat provinsi dan 22 kabupaten/kora yang telah menerapkan PSBB untuk menangani pandemi Covid-19 di wilayah mereka. Menurut Doni, wilayah lain yang menerapkan PSBB mengalami penurunan jumlah kasus positif corona. Karena itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini meminta daerah lain yang mengalami peningkatan kasus untuk mengusulkan penerapan PSBB pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Hampir semua provinsi yang telah memutuskan PSBB ini mengalami kemajuan yang cukup bagus. Contoh pertama DKI Jakarta pada 5 April kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50% dari nasional, setelah dilakukan PSBB dan pada 5 Mei yang lalu terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi DKI menjadi 39% dari nasional," ucap Doni.

Meski demikian, dia meminta agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Apalagi, saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan corona.

“Sekali lagi kesadaran kolektif untuk bisa memahami. Selama bangsa-bangsa di dunia belum berhasil menemukan vaksin, kita tidak boleh lengah. Jangan kendor,” ujarnya.

Hingga Minggu (10/5), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 14.032 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.698 orang dinyatakan sembuh dan 973 orang meninggal dunia. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif berasal dari hasil pengujian total 158.273 sampel spesimen yang diuji.

Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Indonesia mencapai 30.317 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 248.690 orang. (Ant)