'Tracing' penularan Covid-19, IAKMI kerahkan ribuan relawan

Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah masih minim data penyebaran penyakit menular pada manusia dan faktor yang dapat memengaruhi penyebaran itu (epidemiologi).

Pemerintah, lanjut dia, juga minim data mengenai distribusi, umur, dan penyakit bawaan masyarakat. Padahal, dengan data tersebut, pemerintah akan lebih mudah melakukan pendataan mendetail orang yang memiliki risiko tertular Covid-19.

IAKMI mengerahkan ribuan relawan untuk melakukan pengumpulan data epidemiologi masyarakat guna membantu tracing penularan Covid-19.

“Saat ini 1.214 relawan akan kita rekrut di seluruh Indonesia dan akan kita tempatkan di dinas-dinas kesehatan di seluruh Indonesia. Mereka itu akan kita tempatkan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait data pasien Covid-19 mengenai epidemiologi data-data di lapangan,” kata Husein melalui konferensi pers online, Kamis (2/4).

Husein menyatakan, para relawan tersebut akan mulai bekerja akhir pekan ini. Mereka telah mendapatkan pelatihan kerja pengumpulan data epidemiologi yang nantinya akan diserahkan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

IAKMI mendukung penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat. Dengan penetapan status tersebut, pemerintah diharapkan lebih serius menangani pandemi Covid-19.

“Mengingatkan pemerintah agar lebih serius, konsisten dan bersegera memperkuat sistem kesehatan nasional dalam penemuan kasus, memperluas cakupan massive rapid test berdasarkan penyelidikan epidemiologi, contact tracing, penguatan laboratorium yang dapat melakukan rapid test Polymerase Chain Reaction atau RT PCR, dan memenuhi fasilitas tenaga medis,” ujar Ketua Uum IAKMI Ede Surya Darmawan.

Kepada pemerintah, IAKMI meminta penerapan PSBB untuk memotong jalur penularan Covid-19 harus dilaksanakan secara tegas, dari tingkat pusat hingga ke tingkat masyarakat, dengan meniadakan kegiatan di luar rumah untuk seluruh aktivitas keseharian. Kecuali untuk pelayanan kesehatan, logistik makanan dan medis, kepolisian dan pertahanan keamanan, pelayanan dasar masyarakat, listrik, air, dan sampah.

Selain itu, IAKMI juga meminta agar tetap ada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya alokasi khusus dan dana bantuan operasional penanganan Covid-19, serta mengajak seluruh komponen masyarakat bahu membahu memerangi Covid-19.

IAKMI sependapat dengan pemerintah bahwa wabah Covid-19 saat ini sudah mencapai tahap darurat kesehatan lantaran kecepatan infeksi, angka kematian, dan dampak langsung maupun tidak langsung akibat penyakit ini telah sangat dirasakan masyarakat luas.