Sirkuit MotoGP Lombok dibangun pada 2020

Pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dipastikan dilakukan Januari 2020.

"Kami harapkan konstruksi paling lambat di Januari 2020. Sehingga 2020, fasilitas yang diinginkan MotoGP siap. Pada 2021, kita bisa melihat motoGP diselenggarakan di Lombok," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat.

Dalam kunjungannya ke KEK Mandalika itu, Presiden Jokowi ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Dirut PT ITDC Abdulbar M Mansoer.

Untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP, Presiden Jokowi berharap semua segera bisa dikerjakan. Mulai dari bandara hingga jalan menuju lokasi sirkuit.

"Nanti akan dibangun bypass, gede banget melebihi tol, karena lebarnya 50 meter. Gambarnya sudah ditunjukkan ke saya," terang Jokowi.

Anggaran pembangunan baik bandara maupun jalan bypass menuju Mandalika sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat.

"Bukan untuk MotoGP saja. Tapi memang akses yang paling bagus masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika bisa menjadi Bali Baru," jelas Jokowi.

Presiden Jokowi juga berharap terbangunnya sirkuit Mandalika menjadi sebuah titik awal pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat bisa memberikan dukungan kepada ekonomi nasional dan NTB.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan yang belum selesai, Presiden meminta agar persoalan tersebut secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Nanti urusan ITDC dengan gubernur melalui pendekatan masalah di lapangan bagaimana mendekati dan mengajak bicara dan segera diputuskan kita bisa bicara. Kenapa harus ngotot-ngototan kalau bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Rohmi Sitti Djalilah berjanji akan segera berkomunikasi dengan Pemkab Lombok Tengah bersama PT ITDC untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut.

"Nanti kami akan berkomunikasi secara persuasif agar semua dalam satu kerangka berpikir. Dan selama itu ada dasar hukum yang jelas pasti akan dibayar oleh ITDC," tegas Wagub NTB. (Ant)